China Resmi Larang Transaksi Mata Uang Kripto, Harga Bitcoin Anjlok

- Bitcoin dan China tampaknya merupakan dua hal yang tidak bisa disatukan. Pasalnya, bank sentral di sana, yaitu People Bank of China (PBoC) resmi melarang segala transaksi yang melibatkan Bitcoin dkk di Negeri Tirai Bambu.
Hal tersebut tercantum di laman pertanyaan yang sering ditanyakan (FAQ) di situs web resmi PBoC baru-baru ini.
Berdasarkan keterangan tersebut, layanan yang berhubungan dengan trading, sistem transaksi order matching, penerbitan token dan derivatif lainnya untuk mata uang virtual, dilarang dilakukan oleh masyarakat di sana.
"Pertukaran mata uang virtual di pasar internasional, yang menggunakan internet dan melibatkan warga China, juga termasuk aktivitas keuangan ilegal," kata PBoC, dikutip KompasTekno dari CNBC, Minggu (26/9/2021).
Selain itu, PBoC juga bakal menginvestigasi sejumlah karyawan di China yang bekerja di sejumlah perusahaan asing yang berkecimpung di bisnis pertukaran mata uang kripto, serta melarang lembaga finansial lainnya terlibat dengan mata uang kripto.
“Lembaga keuangan dan lembaga pembayaran non-bank (juga) tidak dapat menawarkan layanan untuk kegiatan dan operasi yang terkait dengan mata uang virtual," imbuh PBoC.

Baca juga: Harga Bitcoin dkk Kembali Anjlok, Apa Penyebabnya?
Meski demikian, angka tersebut bukan merupakan penurunan terendah Bitcoin dalam beberapa waktu belakangan.
Sebab, harga Bitcoin sempat menyentuh level 40.400 dolar AS (sekitar Rp 574 juta) pada sesi perdagangan Selasa (21/9/2021) pekan lalu, terendah sejak awal Agustus lalu yang nilainya "hanya" 38.000 dolar AS (sekitar Rp 542 juta) per keping.
Adapun penurunan harga Bitcoin pekan lalu konon disebabkan oleh kekhawatiran pasar global oleh potensi kebangkrutan yang dialami oleh Evergrande Group, perusahaan properti kedua terbesar di China.
Raksasa properti China tersebut dikabarkan tengah terlilit utang dalam dalam jumlah yang cukup fantastis, mencapai lebih dari 310 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 4.408 triliun.
Kembali lagi ke Bitcoin, pantauan KompasTekno di situs Coindesk, harga Bitcoin pada sesi perdagangan Minggu (26/9/2021) sendiri kini kembali sedikit naik ke level 42.000 dolar AS atau sekitar Rp 600 juta per kepingnya.
Baca juga: 1.069 Mesin Penambang Bitcoin Dilindas dan Dihancurkan Polisi Malaysia
Langkah China berantas aktivitas cryptocurrency

Sebagai informasi, pemerintah China sendiri sebelumnya sempat melakukan beragam cara untuk memberantas aktivitas finansial yang berhubungan dengan mata uang kripto.
Salah satunya menutup beragam situs penambangan cryptocurrency di beberapa wilayah, seperti di area Xinjiang dan Sichuan yang digadang-gadang menjadi pusat aktivitas mining terbesar di Negeri Tirai Bambu.
Baca juga: Penambang Bitcoin di China Ramai-ramai Jual GPU dengan Harga Murah
Selain itu, PBoC juga sempat memanggil sejumlah perwakilan dari beberapa bank besar di sana dan memberi instruksi untuk memperketat aturan terkait pelarangan transaksi cryptocurrency.
Kemudian, PBoC turut menginstrusikan bank-bank tersebut untuk menyelidiki dan mengidentifikasi nasabah yang memiliki akun di bursa mata uang kripto, atau yang terindikasi melakukan perdangangan mata uang kripto.
Tank hanya bank, PBoC juga mengincar lembaga non-bank yang menawarkan layanan finansial yang mewadahi transaksi mata uang kripto, salah satunya adalah Alibaba (Alipay) yang berada di bawah naungan perusahaan ANT Group.
Upaya-upaya pemerintah China memberantas kegiatan mata uang kripto ini sendiri konon gencar dilakukan untuk mewujudkan visi China mengurangi emisi karbon pada 2030 dan menjadi negara netral karbon pada 2060 mendatang.
Baca juga: Seperti Inilah Borosnya Listrik Penambangan Bitcoin
Terkini Lainnya
- Cara Cek Numerologi di ChatGPT yang Lagi Ramai buat Baca Karakter Berdasar Angka
- 61 HP Samsung yang Kebagian One UI 7
- AMD dan Nvidia Kompak Umumkan Tanggal Rilis GPU Terbarunya
- 15 Masalah yang Sering Ditemui Pengguna HP Android
- Sempat Keluar dari Indonesia, 4 Merek Smartphone Ini Comeback ke Tanah Air
- Keracunan Data, Modus Baru Menyasar Pelatihan AI
- Oppo A3i Plus Resmi, HP Rp 3 Jutaan dengan RAM 12 GB
- Broadcom dan TSMC Ingin Pecah Intel Jadi 2 Perusahaan
- WhatsApp Sebar Fitur Tema Chat, Indonesia Sudah Kebagian
- Bocoran Harga Xiaomi 15 Ultra yang Meluncur Sebentar Lagi
- 2,5 Miliar Akun Gmail Terancam AI Hack
- Arti “Fortis Fortuna Adiuvat” yang Sering Muncul di Bio TikTok dan Instagram
- Ditunjuk Jadi "Staff Khusus", Berapa Gaji Elon Musk?
- Meta Bikin Mesin "Pembaca Pikiran" Bertenaga AI, Begini Bentuknya
- Cara Mengaktifkan Kembali M-Banking BCA Terblokir Tanpa Harus ke Bank
- Kompensasi Gangguan Internet, Semua Channel TV Telkom Indihome Dibuka Mulai Besok
- Zoom Kini Bisa Setop Tampilan Video Orang Lain, Begini Caranya
- Samsung Sudah Pajang Foto dan Spesifikasi Galaxy M52 5G
- Internet Indihome Dikeluhkan Alami Gangguan Lagi Siang Ini
- Alasan Oppo A16 RAM 4 GB Hadir Belakangan di Indonesia