cpu-data.info

- Perusahaan pembuat chatbot populer ChatGPT, OpenAI dilaporkan meminta pemerintah Amerika Serikat melonggarkan aturan yang melarang penggunaan materi berhak cipta untuk melatih model kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

OpenAI berargumen bahwa kebijakan yang lebih fleksibel dapat membantu Amerika Serikat tetap unggul dalam persaingan AI global, terutama menghadapi kompetitor dari China.

Permintaan ini diajukan sebagai bagian dari proposal untuk AI Action Plan pemerintahan Donald Trump.

Dalam proposalnya, OpenAI mendorong kebijakan yang lebih mendukung inovasi, termasuk mengurangi pembatasan hak kekayaan intelektual yang dianggap “terlalu membebani” perusahaan AI.

Salah satu caranya dengan melonggarkan aturan fair use (penggunaan wajar) untuk konten yang mengandung hak cipta.

Baca juga: Polemik AI dan Hak Cipta

Fair Use adalah konsep dalam hukum hak cipta yang memungkinkan seseorang menggunakan materi berhak cipta tanpa izin dari pemiliknya dalam kondisi tertentu. Di Amerika Serikat, konsep ini diatur dalam Copyright Act of 1976 dan sering digunakan dalam konteks pendidikan, penelitian, kritik, pelaporan berita, serta parodi.

Isu hak cipta memang menjadi tantangan besar bagi pengembang AI. Model AI seperti ChatGPT dilatih menggunakan data dari berbagai sumber di internet, termasuk situs web, buku, artikel berita, dan dokumen lain yang tersedia secara publik.

Banyak materi yang tersedia di internet sebenarnya memiliki hak cipta, meskipun bisa diakses publik. Inilah yang menjadi perdebatan, karena AI dapat memproses dan "belajar" dari materi tersebut tanpa izin eksplisit dari pemilik hak cipta. Pun, pemilik hak cipta juga tidak menerima kompensasi.

Sejumlah perusahaan media dan kreator telah menggugat OpenAI dan perusahaan AI lainnya karena model AI mereka dilatih menggunakan karya berhak cipta tanpa izin atau kompensasi.

Misalnya, The New York Times menggugat OpenAI karena model AI OpenAI diduga mengakses dan mereproduksi konten berita tanpa izin.

Baca juga: Perkembangan Terbaru AI Awal 2025 (Bagian II-Habis)

Beberapa penulis dan seniman visual juga telah mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan yang dipimpin oleh Sam Altman tersebut atas penggunaan konten berhak cipta mereka yang diklaim tidak sah.

Meskipun menghadapi gugatan, OpenAI tetap berpendapat bahwa strategi mereka, yang mendorong pendekatan fair use dan mengurangi pembatasan hak kekayaan intelektual, bisa memberikan manfaat bagi kreator sekaligus menjaga dominasi Amerika Serikat dalam bidang AI dan keamanan nasional.

OpenAI menyebut bahwa strategi tersebut juga akan "melindungi hak dan kepentingan kreator," tetapi tidak memberikan penjelasan rinci bagaimana hal itu bisa terjadi.

Ini menunjukkan bahwa OpenAI berusaha membingkai kebijakan mereka sebagai sesuatu yang menguntungkan semua pihak, meskipun belum jelas bagaimana mereka akan memberikan perlindungan nyata bagi pemilik hak cipta.

Baca juga: Cara Mendaftarkan Hak Cipta Lagu Secara Online dan Biayanya

Selain soal hak cipta, OpenAI juga menyerukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur AI untuk menjaga keunggulan AS. Perusahaan yang bermarkas di San Francisco ini menyoroti kemunculan model AI dari China, seperti DeepSeek R1, sebagai ancaman bagi dominasi AS di bidang kecerdasan buatan.

Upaya ini juga sejalan dengan proyek besar Stargate, proyek bersama (joint venture) antara OpenAI, Oracle, dan SoftBank. Proyek ini bertujuan untuk menginvestasikan 100 miliar dollar AS hingga 500 miliar dollar AS untuk pengembangan infrastruktur AI hingga 2029.

Investasi dalam infrastruktur AI ini, menurut OpenAI, akan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan ekonomi lokal, memodernisasi jaringan energi, dan mempersiapkan tenaga kerja yang siap untuk AI.

OpenAI menekankan bahwa mempertahankan kepemimpinan AS di AI bukan hanya soal teknologi, tetapi juga keamanan nasional dan daya saing ekonomi, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari NBC News, Sabtu (15/3/2025).