cpu-data.info

- Pekan lalu, anggota forum online Breached Forums dengan username "Bjorka" mengekspos dan menjual data yang berisi 1,3 miliar nomor HP dan nomor KTP yang disebut milik masyarakat Indonesia.

Namun, pihak-pihak Ring 1 alias stakeholder utama dalam masalah ini, seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta operator seluler sudah membantah adanya kebocoran data tersebut.

Yang paling baru, pihak Kominfo menitip pesan kepada hacker (peretas) agar tidak melakukan serangan siber di Indonesia. Hal itu disampaikan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Ditjen Aptika) Kominfo, Semuel Abrijani ketika melakukan konferensi pers di Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, pada Senin (5/9/2022).

"(Pesan untuk hacker) ya kalau bisa jangan nyerang lah. Karena tiap kali kebocoran data yang dirugikan ya masyarakat, kan itu perbuatan illegal access," jawab pria yang akrab disapa Semmy itu saat ditanya wartawan mengenai pesan yang ingin disampaikan ke hacker, sebagaimana dikutip KompasTekno dari YouTube KompasTV, Selasa (6/9/2022).

Baca juga: 105 Juta Data Kependudukan Warga Indonesia Diduga Bocor, Diklaim dari KPU

Semmy menjelaskan, pihak yang paling dirugikan setiap terjadinya insiden kebocoran data adalah masyarakat. Pasalnya, kalau peretas mencuri data dan membocorkannya, berarti peretas menyerang masyarakat.

"Kalau mau menyerang, pakai cara yang lain dong. Jangan sampai menyebarkan data masyarakat," kata Semmy. 

Baca juga: Pengamat: Masyarakat Jangan Disalahkan soal Kebocoran Data 1,3 Miliar Nomor HP

Pesan balasan dari Bjorka untuk Kominfo

Rupanya, pesan yang dilontarkan Semmy itu sampai di kuping Bjorka.

Anggota Breached Forum yang membocorkan dan menjual data 1,3 miliar nomor HP pelanggan seluler di Indonesia itu pun mengirimi pesan balasan untuk pemerintah Indonesia, dalam kasus ini Kominfo.

Pantauan KompasTekno, pesan balasan itu dimuat di utas (thread) Breached Forums dengan judul "My Message to Indonesian Goverment" (pesan saya untuk pemerintah Indonesia).

Utas yang diposting Bjorka sekitar pukul 16.00 WIB tersebut diawali dengan sebuah tangkapan layar dari pemberitaan media daring di Indonesia dengan judul yang sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris, yakni "Kominfo Message to Hackers: If You Can, Don't Attack" (pesan Kominfo ke peretas: Kalau bisa, jangan menyerang).

Selanjutnya, Bjorka menuliskan pesan balasan singkat sebagai berikut:

My Message to Indonesian Goverment: Stop being an idiot" (pesan saya untuk pemerintah Indonesia: jangan bodoh).

Baca juga: Menkominfo Sebut Insiden Kebocoran Data Itu Tugas BSSN

Sayangnya, tidak diketahui secara pasti apa maksud Bjorka mengirim pesan tersebut di thread Breached Forums. Sebab, Bjorka hanya menuliskan pesan singkat tersebut tanpa ada embel-embel atau penjelasan lainnya.

KompasTekno telah berusaha menghubungi pihak Kominfo untuk meminta tanggapan soal pesan balasan dari Bjorka tersebut. Namun, hingga berita ini ditulis, Kominfo belum memberikan respons.

Baca juga: Nasib Warga RI, Dulu Dipaksa Setor Nomor HP dan NIK, Kini Datanya Bocor dan Dijual Online

Kominfo: sumber kebocoran data belum teridentifikasi

Pada konferensi pers Senin kemarin, Kominfo sendiri mengaku sedang menindaklanjuti masalah dugaan bocornya 1,3 miliar nomor HP dan nomor KTP tersebut.

Kominfo mengaku telah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak terkait seperti operator seluler, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), BSSN hingga Cyber Crime Polri.

Semmy mengatakan, hasil pertemuan menunjukkan sumber kebocoran data nomor SIM card (nomor HP) dan NIK belum teridentifikasi.

Sebab, menurut investigasi gabungan, kecocokan dari sampel kebocoran data sebesar 15-20 persen dari sekitar dua juta data sampel yang dibagikan gratis oleh hacker. Adapun total jumlah data yang diklaim dimiliki hacker adalah 1,3 miliar.

Dinilai ada kemiripan karena setelah divalidasi, beberapa data sampel tercatat "hidup" kartu SIM-nya, namun beberapa struktur datanya tidak sesuai.

Mengingat adanya kecocokan tersebut, sementara sumber kebocoran data belum teridentifikasi, Kominfo meminta operator seluler dan Dukcapil yang dalam kasus ini berperan sebagai penyelenggara registrasi kartu SIM, untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Upaya ini selajutnya akan melibatkan tim dari Cyber Crime Polri.

Baca juga: Orang Indonesia Hanya Bisa Pasrah kalau Ada Kebocoran Data