cpu-data.info

- Awal tahun 2021, Facebook mulai memperketat konten politik yang beredar di platformnya. Media sosial ini mulai mengurangi peredaran konten politik di News Feed.

Saat itu, kebijakan tersebut baru berlaku di sejumlah negara, seperti Indonesia, Kanada, dan Brasil.

Kini, Facebook memperluas kebijakan tersebut ke lebih banyak negara. Ada 75 negara baru yang terdampak kebijakan ini, beberapa di antaranya adalah Amerika Serikat, Kosta Rika, Swedia, Spanyol, dan Irlandia.

Totalnya, kebijakan ini berlaku ke lebih dari 80 negara. Menurut juru bicara Facebook, perubahan ini baru berdampak ke sejumlah kecil pengguna di masing-masing negara.

Negara yang akan menyelenggarakan pemilu dan yang berisiko konflik tinggi, belum masuk perluasan uji coba ini.

Baca juga: Daftar Organisasi Berbahaya Versi Facebook Bocor, Ada Nama dari Indonesia

Biasanya, konten politik menjamur kala sebuah negara akan menyelenggarakan pesta politik seperti pemilu.

Sekadar informasi, News Feed merupakan lini masa yang berisi konten apa yang dilihat oleh pengguna Facebook, seperti status pengguna lain hingga grup. News Feed akan muncul ketika pengguna membuka menu beranda.

Keinginan membatasi konten politik di News Feed diutarakan langsung oleh CEO Facebook Inc, Mark Zuckerberg. Zuckerberg mengatakan ingin pengguna Facebook merasa lebih nyaman.

"Orang-orang tidak ingin (konten) politik yang berusaha mengambil alih pengalaman mereka,"kata Zuckerberg waktu itu.

Tidak cuma di News Feed, Zuckerberg juga ingin Facebook berhenti merekomendasikan grup secara permanen ke pengguna, dirangkum KompasTekno dari Engadget, Minggu (17/10/2021).

Biasanya, algoritma Facebook akan merekomendasikan grup yang dinilai sesuai dengan minat pengguna, termasuk politik.

Baca juga: Zuckerberg Bicara 20 Menit, Tenangkan Dua Kubu Karyawan Facebook

Penghentian rekomendasi grup politik sudah dilakukan Facebook jelang pemilu AS tahun 2020, dan Facebook berencana memperluas kebijakannya ke luar AS.

Memberlakukan kebijakan ini ke lebih banyak negara bisa membantu menurunkan tensi di platform Facebook yang kerap menjadi media kampanye digital para politisi dunia.

Di sisi lain, Facebook menyadari bahwa kebijakan ini akan berdampak ke penerbit konten. Untuk itu, Facebook mengatakan akan mempelajari dampak perubahan ini.

"Di saat kami mendapat lebih banyak masukan dari uji coba ini, kami akan membagikan pembaruan dari apa yang kami pelajari dan akan terus melakukan perubahan yang sesuai," kata juru bicara Facebook.