cpu-data.info

- YouTube baru-baru ini mengumumkan bahwa pihaknya telah menghapus kanal-kanal yang dijalankan oleh militer Myanmar. Layanan video streaming ini juga ikut menghapus sejumlah video yang berisi aksi kekerasan militer.

Beberapa saluran yang dihapus tersebut mencakup jaringan televisi negara seperti MRTV (Myanmar Radio and Television), media asal Myanmar (Myawaddy Media), MWD Variery, serta MWD Myanmar.

"Kami telah menghentikan sejumlah channel dan menghapus beberapa video (milik akun militer Myanmar) dari YouTube sesuai pedoman komunitas dan hukum yang berlaku," ujar juru bicara YouTube.

Baca juga: YouTube Bersedia Buka Blokir Akun Donald Trump, Tapi Ada Syaratnya

Penghapusan sejumlah channel tersebut merupakan respons dari pihak YouTube atas aksi kekerasan yang dilakukan oleh Militer Myanmar. Angkatan bersenjata Myanmar melakukan kudeta pada Februari lalu.

Kudeta itu melibatkan penangkapan sejumlah anggota pemimpin sipil seperti Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Akibatnya, terjadi serangkaian aksi demonstrasi berujung ricuh yang telah menelan setidaknya 55 korban jiwa.

Facebook dan Instagram telah terlebih dahulu memblokir akun milik Militer Myanmar. Secara spesifik, Facebook mengatakan telah memblokir akun-akun milik Militer Myanmar dan afiliasinya, termasuk laman Tatmadaw True News serta laman saluran radio dan televisi MRTV.

Tak lama setelah Facebook, Instagram diketahui turut menyusul dengan mengambil tindakan serupa. Meski demikian, Militer Myanmar masih tetap mencoba untuk eksis dengan beralih ke platform lain, seperti TikTok.

Baca juga: Facebook dan Instagram Blokir Akun Milik Militer Myanmar

Melalui platform ini, Militer Myanmar antara lain menyebarkan video berisi ancaman pembunuhan terhadap para pengunjuk rasa, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari Reuters, Senin (8/3/2021).

Sebelumnya, pada Desember 2020 lalu, Google memblokir 34 kanal YouTube setelah mengetahui adanya aktivitas terkoordinasi untuk menyebarkan pengaruh tertentu, terkait dengan Myanmar.

Reuters turut menemukan belasan kanal YouTube yang menyamar sebagai channel berita atau program politik untuk menyebarkan misinformasi tentang pemilu.