Ini Data yang Diambil dari Ponsel Saat Aturan IMEI Dimulai 18 April

- Aturan pemblokiran ponsel ilegal (black market/BM) lewat pemindaian nomor IMEI akan segera berlaku mulai 18 April lusa.
Salah satu yang masih menjadi kekhawatiran dari aturan ini adalah keamanan data pribadi pengguna ponsel.
Sebab, mesin Centralized Equipment Identity Register (CEIR) yang digunakan sebagai database referensi mengumpulkan informasi penting dari ponsel pengguna.
Ada tiga informasi yang dikumpulkan, yaitu nomor IMEI, MSISDN (Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number), dan IMSI (International Mobile Subscriber Identity) milik ponsel pengguna.
Baca juga: Virus Corona Mewabah, Blokir IMEI Ponsel BM Tetap 18 April
Jumlah data triplet yang dikumpulkan di database ini bisa mencapai 1 miliar. Dua data terakhir, MSISDN dan IMSI, melekat di operator seluler yang digunakan pemilik ponsel.
Data pengguna berjumlah besar tersebut berpotensi disalahgunakan apabila bocor.
Namun, Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Nur Akbar Said menjamin keamanannya.
"Kami memastikan bahwa CEIR yang mengumpulkan data triplet itu dijamin kerahasiaannya," kata Akbar dalam diskusi persiapan aturan IMEI yang dilakukan secara online pada Rabu (15/4/2020).
Baca juga: ATSI Minta Pemerintah Siapkan Call Center Terkait Pemblokiran IMEI Ponsel Ilegal
CEIR sediri akan dikendalikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Sebelumnya, Ketua Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta Kominfo memprioritaskan perlindungan data pribadi konsumen dalam penerapan aturan IMEI.
Apalagi, jika ponsel ilegal memiliki potensi disusupi malware dan sejenisnya yang bisa membahayakan data pribadi pengguna. Akbar tidak menampik kekhawatiran itu.
Malware yang ada di perangkat backbone memiliki potensi untuk dipantulkan (mirroring) ke database negara lain. Oleh karenanya, Kominfo mempersiapkan penggunaan perangkat yang dinilai lebih mumpuni untuk mencegah kejadian seperti itu.
Baca juga: Pemerintah Putuskan Pakai Skema Whitelist untuk Blokir IMEI Ponsel BM
"Penerapan regulasi ini kami dorong untuk menggunakan perangkat yang memenuhi persyaratan teknis dan memenuhi standar teknis," jelas Akbar.
Ia juga memastikan, proses pengiriman data EIR ke CEIR oleh lima operator seluler tetap terjaga kerahasiaannya demi melindungi data pribadi pengguna.
Terkini Lainnya
- iPhone 16e Meluncur, iPhone 14 dan SE 2022 Pensiun
- HP Xiaomi Ini Dapat Update 6 Tahun, Dijual di Indonesia
- 50 Istilah Asing Teknologi dalam Bahasa Indonesia yang Jarang Diketahui, Ada Galat dan Diska Lepas
- Smartwatch Oppo Watch X2 Meluncur dengan Dual GPS dan Fitur Kesehatan Canggih
- Tanggal Penjualan dan Harga iPhone 16e di Singapura dan Malaysia, Apple: Indonesia Segera
- 543 Pinjol Ilegal yang Tidak Diakui OJK Februari 2025
- Unboxing dan Hands-on Oppo Find N5, Ponsel Lipat yang Mewah dan Praktis
- Smartphone Lipat Oppo Find N5 Meluncur Global, Ini Harganya
- Menggenggam Nubia V70 Series, HP Rp 1 Jutaan dengan Desain Premium
- Perbandingan Spesifikasi iPhone 16e Vs iPhone SE 2022
- Selisih Rp 200.000, Ini 4 Perbedaan Nubia V70 dan Nubia V70 Design
- Daftar Promo Samsung Galaxy S25, Ada Diskon Bank dan Trade-in
- Harga iPhone 16e di Singapura dan Malaysia, Indonesia Masih Menunggu Kepastian
- Apple C1 Resmi, Chip 5G Buatan Sendiri dan Debut di iPhone 16e
- Smartphone ZTE Nubia V70 dan V70 Design Resmi di Indonesia, Harga Rp 1 Jutaan
- iPhone SE Generasi Kedua Resmi Meluncur, Berapa Harganya?
- Ponsel Vivo Lewati Disinfeksi Dulu Sebelum Dikirim ke Rumah Pembeli
- ATSI Minta Pemerintah Siapkan Call Center Terkait Pemblokiran IMEI Ponsel Ilegal
- Tablet Galaxy Tab S6 Lite Diam-diam Mejeng di Situs Samsung Indonesia
- Microsoft Tambah Kapasitas Peserta Meeting Online di Teams