APSI Keberatan dengan Mekanisme "Whitelist" untuk Blokir Ponsel BM

JAKARTA, - Sekitar pertengahan Februari ini, pemerintah melalui Kementerian Kominfo melakukan uji coba aturan pemblokiran ponsel ilegal (BM) dengan pengecekan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada ponsel.
Uji coba pemblokiran ponsel BM dengan IMEI itupun menggunakan dua mekanisme yaitu, whitelist dan blacklist. Bedanya, whitelist memblokir ponsel BM sejak pertama kali hendak tersambung ke jaringan seluler (normally off).
Baca juga: Apa Itu Mekanisme Blacklist dan Whitelist Blokir IMEI Ponsel BM?
Sementara untuk blacklist, ponsel BM awalnya tersambung ke jaringan seluler selama beberapa waktu (normally on), tapi kemudian diblokir setelah terindentifikasi. Mekanisme whitelest dan blackist ini belum dipaparkan secara jelas teknis pelaksanaannya.
Terkait hal itu, Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Syaiful Hayat mengatakan bahwa pihaknya justru merasa keberatan dengan adanya mekanisme whitelist.
"Karena setahu kami dari awal SIBINA (Sistem Informasi Basis Database IMEI Nasional) ini dirancang untuk skema blacklist, jadi dari peraturan menteri pun rancangannya blacklist. ungkap Syaiful Hayat dalam acara jumpa media di Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Poin keberatan lainnya dari APSI, jika skema whitelist ini jadi diterapkan, maka database IMEI yang terdaftar di Kemenperin turut mencakup IMEI dari ponsel yang belum aktif tersambung ke jaringan operator seluler.
Baca juga: Uji Coba Blokir Ponsel BM lewat IMEI Dimulai Hari Ini
"Menurut saya itu kurang fair karena itu data-data milik kita juga," lanjut Syaiful, sambil menambahkan bahwa pihaknya menganggap mekanisme blacklist lebik baik karena sudah teruji dalam penerapan di negara lain, seperti Turki dan Pakistan.
Dia pun berharap agar pemerintah tetap konsisten dengan rencana awal menerapkan pemblokiran ponsel BM dengan mekanisme blacklist, alih-alih whitelist.
"Jangan sampai kebijakan ini mundur karena diubah dari desain awalnya. Kami berharap bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan," pungkas Syaiful.
Terkini Lainnya
- Netflix Buka Restoran, Bawa Konsep Serial dan Film Populer
- 2 Cara Menghentikan SMS Spam Iklan Pinjol yang Mengganggu
- Cara Blokir SMS Spam dan Promosi di HP Samsung
- MSI "Pede" Jual Konsol PC Handheld Lebih Mahal dari Asus dan Lenovo
- 4 Cara Bikin Kartu Ucapan Lebaran 2025 untuk Hampers, Cepat dan Bisa Cetak Sendiri
- Unboxing Moto G45 5G, HP Pertama Motorola "Comeback" ke RI
- Tablet "Flagship" Huawei MatePad Pro13.2 Meluncur, Bawa Fitur Olah Dokumen Level PC
- Motorola Resmi Kembali ke Indonesia, Bawa HP Moto G45 5G
- Ponsel Lipat Huawei Mate X6 Meluncur, Harga Rp 31 Jutaan
- Huawei Mate XT Ultimate Resmi Rilis Global, Smartphone Lipat Tiga Harga Rp 60 Juta
- Cara Menghapus Cache di HP Xiaomi dengan Mudah dan Praktis
- iPhone SE Tidak Ada Lagi, Ini Gantinya?
- Begini Kemampuan AI di PC Gaming Handheld MSI Claw 8 AI Plus
- Bocoran 4 Saudara Kembar Oppo Find X9
- 2 Cara Beli Tiket Kapal Feri Online untuk Mudik Lebaran 2025, Mudah dan Praktis
- Bicara Ekonomi Digital, Jokowi Curhat soal "Obat Penggemuk" di Instagram
- Kamera Mirrorless Fujifilm X-T4 Resmi Meluncur di Indonesia
- CEO Microsoft Hadiri Indonesia Digital Economy Summit 2020 di Jakarta
- Kisah Ridwan, Pensiun dari Karier Koki dan Memilih Jual Makanan Online
- Google Ajukan Permohonan agar Huawei Boleh Pakai Play Store Lagi