cpu-data.info

APSI Keberatan dengan Mekanisme "Whitelist" untuk Blokir Ponsel BM

Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI) Syaiful Hayat (paling kiri) dalam konferensi pers Sosialisasi Aturan IMEI Sebagai Upaya Membangun Kesadaran Bersama Untuk Melindungi Konsumen & Industri Yang Lebih Sehat dan Kompetitif di Jakarta, Kamis (27/2/2020).
Lihat Foto

JAKARTA, - Sekitar pertengahan Februari ini, pemerintah melalui Kementerian Kominfo melakukan uji coba aturan pemblokiran ponsel ilegal (BM) dengan pengecekan nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) pada ponsel.

Uji coba pemblokiran ponsel BM dengan IMEI itupun menggunakan dua mekanisme yaitu, whitelist dan blacklist. Bedanya, whitelist memblokir ponsel BM sejak pertama kali hendak tersambung ke jaringan seluler (normally off).

Baca juga: Apa Itu Mekanisme Blacklist dan Whitelist Blokir IMEI Ponsel BM?

Sementara untuk blacklist, ponsel BM awalnya tersambung ke jaringan seluler selama beberapa waktu (normally on), tapi kemudian diblokir setelah terindentifikasi. Mekanisme whitelest dan blackist ini belum dipaparkan secara jelas teknis pelaksanaannya.

Terkait hal itu, Ketua Bidang Hubungan Pemerintahan Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), Syaiful Hayat mengatakan bahwa pihaknya justru merasa keberatan dengan adanya mekanisme whitelist.

"Karena setahu kami dari awal SIBINA (Sistem Informasi Basis Database IMEI Nasional) ini dirancang untuk skema blacklist, jadi dari peraturan menteri pun rancangannya blacklist. ungkap Syaiful Hayat dalam acara jumpa media di Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Poin keberatan lainnya dari APSI, jika skema whitelist ini jadi diterapkan, maka database IMEI yang terdaftar di Kemenperin turut mencakup IMEI dari ponsel yang belum aktif tersambung ke jaringan operator seluler. 

Baca juga: Uji Coba Blokir Ponsel BM lewat IMEI Dimulai Hari Ini

"Menurut saya itu kurang fair karena itu data-data milik kita juga," lanjut Syaiful, sambil menambahkan bahwa pihaknya menganggap mekanisme blacklist lebik baik karena sudah teruji dalam penerapan di negara lain, seperti Turki dan Pakistan.

Dia pun berharap agar pemerintah tetap konsisten dengan rencana awal menerapkan pemblokiran ponsel BM dengan mekanisme blacklist, alih-alih whitelist.

"Jangan sampai kebijakan ini mundur karena diubah dari desain awalnya. Kami berharap bisa berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan," pungkas Syaiful.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat