cpu-data.info

- Pemerintah Australia mengesahkan undang-undang baru terkait "hak untuk menolak" bagi karyawan, pada Senin (26/8/2024) waktu setempat.

Menurut undang-undang itu, karyawan diizinkan mengabaikan e-mail kantor, bila dikirim di luar jam kerja. Tidak hanya e-mail, regulasi itu juga memungkinkan karyawan mengabaikan telepon di luar jam kerja, khususnya urusan kantor.

Berdasarkan regulasi itu, karyawan yang menolak telepon atau mengabaikan e-mail di luar jam kerja, tidak dapat dihukum oleh perusahaan terkait.

Meseki demikian, aturan ini masih memberikan kelonggaran bagi kasus tertentu. Misalnya untuk pekerja dengan jam kerja yang tidak menentu atau fleksibel. Mereka boleh saja menolak dihubungi bila alasannya dinilai wajar.

Baca juga: Indonesia Akhirnya Punya Publisher Rights Mirip UU Media Australia dan Kanada

Dalam kasus tersebut, penentuan wajar tidaknya diatur oleh organisasi ketenagakerjaan Australia, Fair Work Commission (FWC). FWC akan mempertimbangkan bagaimana peran karyawan, kondisi pribadi hingga alasan perusahaan perlu menghubungi karyawan terkait.

FCW juga memiliki kewenangan untuk menyetop praktik kontak perusahaan ke karyawan, menetapkan denda ke karyawan hingga 19.000 dollar Australia (sekitar Rp 199 juta), dan denda 94.000 dollar Australia ke perusahaan (sekitar Rp 985 juta) bila dinilai terjadi pelanggaran, dirangkum dari BBC.

Menurut John Hopkins, profesor di Universitas Teknologi Swinburne, undang-undang itu akan menjadi dasar bagi karyawan yang sejak pandemi Covid-19 menerima urusan kerja meski sudah di luar jam kerja.

"Sebelum kita memiliki teknologi digital, tidak ada gangguan. Sekarang, terasa umum menerima e-mail, SMS, telepon di luar jam kerja, bahkan saat liburan," ujarnya.

freepik.com Ilustrasi stres ketika bekerja

Survei yang dilakukan oleh Institut Australia juga menununjukkan bahwa rata-rata jam lembur tanpa upah pekerja Australia adalah 281 jam, sepanjang tahun 2023.

Baca juga: 4 Cara Blokir E-mail Spam di Gmail dengan Mudah agar Tak Terganggu

Meski begitu, ada pula yang kontra dengan aturan ini, seperti kelompok pengusaha yang disebut Australian Industry Group.

Menurut mereka, aturan ini akan menimbulkan kebingungan bagi para eksekutif perusahaan. Selain itu, regulasi ini juga dinilai bisa menghambat fleksibilitas, sehingga turut memperlambat ekonomi.

Ikuti Perancis

Tidak hanya Australia, Perancis juga menjadi negara yang memiliki regulasi serupa. Beberapa negara lain yang menetapkan aturan yang sama mayoritas adalah negara di Amerika Latin dan Eropa, termasuk Belgia.

Adapun Perancis menjadi negara pertama yang memperkenalkan aturan ini pada tahun 2017, dilansir KompasTekno dari Reuters, Jumat (30/8/2024).

Setelah disahkan, Perancis kemudian mendenda perusahaan pengendali hama, Rentokil Initial sebesar 60.000 euro (sekitar Rp 1 miliar) karena mengharuskan karyawan selalu mengaktifkan ponsel.