Kominfo Akan Hukum Marketplace yang Lakukan "Predatory Pricing"

- Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menegaskan bahwa Kementerian Kominfo akan memberikan sanksi kepada marketplace yang melakukan predatory pricing.
Hal ini dilakukan agar para pelaku ekonomi digital dapat menjaga kompetisi agar tetap adil dan setara antara lokal (UMKM) dan asing.
Predatory pricing sendiri merupakan strategi menetapkan harga rendah, untuk menyingkirkan pelaku usaha lain, yang menjadi pesaingnya.
Baca juga: 8 Juta UMKM Ditargetkan Go Online pada 2019
Menurut Johnny, baru ada sebanyak 18 persen UMKM dari total sebanyak 64,2 juta yang sudah melakukan digitalisasi. Angka tersebut masih jauh dari target yang ditetapkan yakni 50 persen pada 2024 mendatang.
Johnny mengatakan bahwa sanksi yang diberikan tidak hanya berupa sanksi administratif. Kendati demikian ia tidak merinci seperti apa sanksi yang dimaksud.
"Ini saya ingin ingatkan, pemerintah dan masyarakat membangun infrastruktur, pasar domestik yang besar tetapi kebijakan predatory pricing tidak akan ditolerir," kata Johnny Forum Ekonomi Digital I, dikutip KompasTekno dari halaman resmi Kominfo, Selasa (22/6/2021).
Ia juga menegaskan bahwa UMKM perlu didukung oleh dua ekosistem, yakni dari marketplace dan ekosistem UMKM itu sendiri.
Baca juga: TikTok Sediakan Platform Beriklan untuk UKM di Indonesia
Untuk melindungi UMKM di marketplace, Johnny mengatakan pemerintah menyiapkan kebijakan perlindungan data pribadi dan logistik untuk mendukung transaksi elektronik.
"Di antaranya infrastruktur digital, perlindungan data pribadi yang saat ini sedang hangat. Saya secara khusus mau meng-address itu juga. Logistik, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan pengendalian informatika, kompetisi fair level of playing field, kita perlu digitalisasi UMKM," ungkap Johnny.
Pemerintah sendiri saat ini menargetkan pada 2024 mendatang, jumlah pelaku UMKM yang tergabung dalam ekosistem digital bisa meningkat hingga 30 juta.
Johnny menyatakan, pelaksanaan digitalisasi UMKM perlu terus dioptimalkan mengingat UMKM dan Ultra Mikro (UMi) Indonesia sebagai penyumbang 61,07 persen PDB Indonesia.
Terkini Lainnya
- Xiaomi Suntik DeepSeek AI ke HyperOS, Ini HP yang Kebagian
- Nugroho Sulistyo Budi Resmi Dilantik Jadi Kepala BSSN
- Bocoran Desain iPhone 17 Pro, Jadi Mirip Ponsel Poco?
- HP Xiaomi Ini Dapat Update 6 Tahun, Dijual di Indonesia
- Foto: 100 Meter dari Panggung Seventeen Bangkok Tetap "Gokil" Pakai Samsung S25 Ultra
- Cara Buat Twibbon Ramadan 2025 di Canva lewat HP dan Desktop
- Garmin Instinct 3 Series Rilis di Indonesia, Kini Pakai Layar AMOLED
- Cara Bikin Kata-kata Kartu Ucapan Lebaran untuk Hampers Lebaran via ChatGPT
- 5 Negara Larang DeepSeek, Terbaru Korea Selatan
- Ini Dia Fitur xAI Grok 3, AI Terbaru Buatan Elon Musk
- Melihat HP Lipat Huawei Mate X6 Lebih Dekat, Layar Besar Bodi Ramping
- Google Didenda Rp 202 Miliar, Pakar Dorong Regulasi Digital yang Lebih Adil
- HP Realme P3 Pro dan P3x 5G Meluncur, Bawa Baterai Besar dan Chipset Baru
- Cara Cari Ide Menu Sahur dan Buka Puasa Otomatis via AI serta Contoh Prompt
- xAI Luncurkan Grok 3, Chatbot AI Pesaing ChatGPT dan DeepSeek
- 4 Kebiasaan Buruk yang Bikin Rusak Baterai Smartphone
- Ingin Tahu TV Anda Sudah Digital atau Belum? Begini Cara Mengeceknya
- Vivo Y12A Meluncur dengan Baterai 5.000 mAh, Harga Rp 2 Jutaan
- Hati-hati, Nama WiFi Ini Bisa Merusak iPhone
- 5 Merek Ponsel 5G Terlaris, Siapa Juaranya?