cpu-data.info

- Pelanggan XL Axiata beberapa waktu belakangan ini mengeluhkan hilang sinyal saat menggunakan moda transportasi MRT Jakarta, khususnya ketika melewati jalur bawah tanah.

Penyebabnya adalah putusnya kerja sama antara operator XL Axiata dan penyedia infrastruktur jaringan di jalur MRT, yakni PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG).

"(Kerja sama) bukan berakhir dari sisi waktu. Namun, XL pada prinsipnya menarik diri dari kerja sama," kata Ahmad Pratomo Plt Corporate Secretary Division Head PT MRT, Rabu (10/3/2021).

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (Waketum ATSI) Merza Fachys mengatakan, putusnya kerja sama kemungkinan bukan hanya karena kehendak operator XL Axiata semata.

Baca juga: Sinyal XL Axiata Hilang di Jalur Bawah Tanah MRT Jakarta, Ini Penyebabnya

"Tapi, pasti ada hal-hal yang tidak tercapai kata sepakat dalam kerja samanya dengan pihak MRT," kata Merza melalui pesan singkat saat dihubungi KompasTekno, Kamis (11/3/2021).

Oleh karena itu, Merza menyarankan agar kedua pihak dapat mencari titik temu yang bijaksana dengan mengedepankan layanan untuk masyarakat. "Bukan berdasar pada bisnis semata," lanjutnya.

Menurut Waketum ATSI ini, layanan kepada masyarakat yang sedang berada di dalam moda transportasi MRT sebenarnya bukan tugas utama operator. "Tapi, justru merupakan misi utama yang harus diemban oleh pengelola MRT," kata Merza.

Selain itu, menurut Merza, hadirnya layanan telekomunikasi di jalur MRT ini merupakan bagian dari hak masyarakat pengguna MRT untuk mendapatkan layanan terbaik dari pengelola MRT.

Oleh karena itu, dia berharap operator XL Axiata dengan penyedia infrastruktur jaringan di jalur MRT dapat menyeimbangkan aspek nilai dan manfaat agar dicapai titik temu di antara kedua belah pihak. "Demi layanan masyarakat," pungkas Merza.

XL sempat minta turunkan harga sewa

Setiap operator seluler yang ingin menggelar layanannya di jalur MRT Jakarta harus bekerja sama dengan TBIG selaku penyedia infrastruktur jaringan di jalur MRT.

Baca juga: Pelanggan XL Bisa Kehilangan Sinyal hingga 20 Menit di Jalur MRT Jakarta

Sebenarnya belum diketahui secara pasti berapa biaya yang harus dibayarkan oleh para operator seluler untuk menggelar layanan di jalur MRT.

/GARRY LOTULUNG Warga duduk dengan menerapkan social distancing atau saling menjaga jarak guna mencegah penyebaran virus corona di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2020). PT MRT Jakarta (Perseroda) mengimbau para penumpang untuk menjaga jarak aman dengan penumpang lainnya, minimal dalam radius satu meter.

Namun, dilansir KompasTekno dari Kontan, TBIG menawarkan harga sewa perangkat pasif berkapasitas 600 Mbps sebesar Rp 3,5 miliar hingga Rp 4 miliar per operator per tahun. Ini berlaku selama dua tahun pertama di enam stasiun bawah tanah MRT.

Sebelumnya pada 2019, XL sempat meminta agar penyedia jaringan telekomunikasi MRT Jakarta menurunkan harga sewa perangkat pasif karena dinilai terlalu tinggi.

Alasan XL Axiata menarik diri dari kerja sama ini sebenarnya tidak diungkap oleh pihak MRT Jakarta. Operator seluler bernuansa biru tersebut juga belum memberikan penjelasan terkait hal ini.

Namun, menurut Sekjen Pusat Kajian Kebijakan dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Muhammad Ridwan Effendi, langkah XL ini kemungkinan dilatarbelakangi oleh urusan finansial.

Baca juga: XL Axiata Tak Lagi Kerja Sama dengan MRT Jakarta, Ini Kata Pengamat

"Kemungkinannya bisa karena kesulitan keuangan, atau sedang menanggung beban operasional yang tinggi atau lainnya," tutur Ridwan.

Masalah seputar keuangan ini, lanjut Ridwan, terbilang wajar untuk operator seluler. Sebab, perusahaan semacam itu sejatinya memiliki beban pengeluaran operasional lainnya terkait penyediaan jaringan dan layanan di berbagai wilayah.

Ridwan mengatakan, apabila XL benar-benar mundur karena masalah finansial, pemerintah dinilai perlu untuk menurunkan biaya sewa untuk menggelar jaringan di jalur bawah MRT, mengingat moda transportasi ini merupakan fasilitas publik.

"Ada baiknya pemerintah pusat mengatur agar (biaya sewa) bisa lebih murah, sejalan dengan aturan penggunaan fasilitas publik di PP Postelsiar (Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran)," pungkas Ridwan.