cpu-data.info

- Pertengahan Januari lalu, pemerintah AS yang saat itu masih di bawah administrasi Presiden ke-45 AS, Donald Trump memasukan Xiaomi ke dalam daftar hitam (blacklist) investasi. 

Daftar tersebut membuat Xiaomi menjadi subyek larangan investasi bagi warga Amerika Serikat berdasarkan undang-undang otorisasi pertahanan nasional (NDAA). Departemen Pertahanan AS menyebut Xiaomi terafiliasi dengan militer negeri komunis China.

Xiaomi telah membantah tudingan tersebut dan melayangkan gugatan ke pengadilan distrik wilayah Washington DC. Baru-baru ini, laporan dari Wall Street Journal  mengungkap alasan sebenarnya mengapa pemerintah AS memblokir Xiaomi.

Baca juga: Xiaomi, Depak Apple dari 3 Besar kemudian Masuk Daftar Hitam AS

Dokumen hukum yang diberikan oleh Departemen Pertahanan ke pengadilan distrik di Washington DC untuk menanggapi gugatan Xiaomi mengungkap bahwa alasan pencekalan terkait dengan penghargaan yang diterima CEO dan pendiri Xiaomi, Lei Jun.

Pada tahun 2019 lalu, Lei Jun mendapatkan penghargaan "Outstanding Builder of Socialism with Chinese Characteristic" di China. Award tersebut diberikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika China atau MIIT kepada 100 orang eksekutif di Negeri Tirai Bambu.

MIIT bertugas mengawasi kebijakan di ranah teknologi di China. Penghargaan yang diserahkan oleh Wang Yang, ketua komite nasional Konferensi Konsultatif Politik Masyarakat China (CPPCC), ini lantas dicantumkan dalam laman biografi Lei Jun di situs Xiaomi.

Wang Yang menekankan bahwa para pemenang penghargaan harus memberikan contoh dalam hal patriotisme, profesionalisme, ketaatan hukum, inovasi, kewirausahaan, dan tanggung jawab sosial.

Baca juga: Masuk Daftar Hitam AS, Bagaimana Nasib Drone Buatan DJI?

Dihimpun KompasTekno dari Wall Street Journal, Selasa (9/3/2021), penghargaan itulah, berikut rencana investasi Xiaomi yang ambisius di bidang teknologi seperti 5G dan AI, yang membuat Departmen Pertahanan AS melabeli Xiaomi sebagai pendukung militer China.

Departemen Pertahanan AS mempermasalahkan penghargaan yang diterima Xiaomi karena MIIT bertanggung jawab untuk kerja sama pemerintah China dengan perusahaan swasta untuk membuat teknologi bagi militer China.

Daftar hitam ini berbeda dengan "entity list" yang menjerat Huawei. Di kasus Huawei, perusahaan itu dilarang melakukan transaksi bisnis apapun, termasuk jual-beli komponen dan software dengan perusahaan AS, tanpa persetujuan pemerintah AS.

Sementara untuk kasus Xiaomi, warga dan perusahaan AS dilarang menanam modal di Xiaomi. Dalam pengaduannya ke pengadilan distrik di Washington DC, Xiaomi menyebut bahwa blacklist investasi tersebut "tidak sah dan tidak sesuai konstitusi".

Baca juga: Upaya Xiaomi Keluar dari Daftar Hitam AS

Salah satu perusahaan smartphone terbesar di dunia itu menegaskan bahwa perusahananya tidak terafiliasi dengan militer China seperti yang dituduhkan oleh pemerintah AS.

Xiaomi menyatakan, bahwa 75 persen hak suara perusahaannya dipegang oleh pendiri mereka, Lin Bin dan Lei Jun, tanpa kepemilikan atau kendali dari individu atau entitas yang berafiliasi dengan militer China.

Oleh karena itu, Xiaomi meminta Departemen Pertahan dan Departemen Keuangan AS menghapus nama Xiaomi dari daftar perusahaan yang berhubungan dengan militer China, serta mengeluarkan Xiaomi dari blacklist investasi.