cpu-data.info

- Operator seluler yang sebelumnya dinyatakan sebagai pemenang lelang frekuensi 2,3 GHz, memberikan tanggapan mereka atas pencabutan keputusan hasil lelang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pada Sabtu (23/1/2021) lalu, Kemenkominfo mengumumkan menghentikan proses lelang blok pita frekuensi radio 2,3 GHz pada rentang 2.360-2.390 MHz, frekuensi yang digadang-gadang akan dipakai untuk menggelar jaringan 5G tahap awal.

Dengan pencabutan keputusan tersebut, seluruh operator seluler yang sebelumnya dinyatakan lolos hasil seleksi lelang frekuensi 5G, yakni Smartfren, Telkomsel, dan Hutchison Tri Indonesia, dinyatakan batal menerima tambahan pita radio di frekuensi 2,3 GHz.

Baca juga: Menjembatani Kesenjangan Digital di Indonesia pada Era 5G

Atas keputusan tersebut, Direktur Utama Telkomsel, Setyanto Hantoro mengatakan pihaknya akan menghormati keputusan dari Kemenkominfo dan sepenuhnya akan mematuhi proses yang ditetapkan.

"Sesuai dengan komitmen Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan, kami tetap konsisten melanjutkan peran sebagai digital connectivity enabler dengan melanjutkan roadmap pengembangan jaringan broadband berteknologi terdepan," jelas Setyanto.

Sementara itu, Presidet Director Smartfren, Merza Fachys mengatakan Smartfren akan terus berkoordinasi dengan Kominfo untuk proses selanjutnya.

"Kita akan mengikuti proses yang akan diputuskan nantinya," kata Merza melalui pesan singkat yang diterima KompasTekno, Senin (25/1/2021).

Baca juga: Pengamat Sebut Frekuensi 2,3 Ghz Layak untuk 5G di Indonesia

Hal senada dikatakan VP Director Hutchison Tri Indonesia, Danny Buldansyah yang juga masih menunggu informasi lanjutan dari Kominfo.

Kominfo juga telah mengembalikan dokumen berikut jaminan keikutsertaan seleksi (bid bond) pada Jumat (22/1/2021) kemarin, kepada perwakilan peserta lelang. Ketiga operator diketahui menawarkan harga yang sama, yakni Rp 144,8 miliar.

Keputusan pencabutan hasil keputusan lelang ini menurut Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, diambil sebagai bentuk langkah kehati-hatian dan kecermatan Kominfo.

"Guna menyelaraskan proses seleksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015," kata pria yang akrab disapa Nando itu, Sabtu (23/1/2021).