cpu-data.info

- Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyiapkan tiga skema pendanaan untuk pembangunan infrastruktur digital di Indonesia, dalam rangka mengurangi kesenjangan digital.

Menteri Kominfo Johnny Plate mengatakan ketiga skema tersebut mencakup Universal Service Obligation (USO), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor TIK, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Johnny mengatakan, pandemi Covid-19 telah menunjukkan pentingnya digitalisasi, terutama dalam memastikan bahwa tata kelola, kegiatan ekonomi, dan pendidikan dapat bertahan selama waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya ini.

Baca juga: Riset: Indeks Kebebasan Internet di Indonesia Terus Menurun

"Pandemi juga telah mengungkap ketidaksetaraan yang ada di domain digital, tantangan yang dihadapi Indonesia dan banyak negara lain di sini," ungkap Johnny dalam keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Selasa (3/11/2020).

Kendati demikian, Johnny tidak menjelaskan berapa persen anggaran yang akan diserap dari ketiga skema pendanaan tersebut.

Dana USO berasal dari pelaku bisnis telekomunikasi dan disetorkan kepada pemerintah setiap kuartal. Besarannya adalah 1,25 persen dari pendapatan kotor tiap operator seluler.

Target program USO adalah daerah terpencil atau perbatasan yang belum mendapat akses jaringan telekomunikasi.

Beberapa proyek yang dibiayai dana USO adalah “Desa Broadband”, “Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK)”, “PLIK Mobile (M-PLIK)”, hingga pembangunan (BTS) di wilayah Indonesia Timur.

Sementara untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi pada 2019, PNBP dari Kominfo mencapai Rp 18,98 triliun lebih tinggi dibandingkan realisasi pada 2018.

"Kita harus mengubah krisis ini menjadi lompatan besar dalam mengubah ekosistem digital kita dengan membangun infrastruktur digital yang kuat dan inklusif," ungkap Johnny.

Baca juga: Kominfo: UU Cipta Kerja Bikin Tarif Internet di Indonesia Makin Murah

Dia menjelaskan, jaringan internet yang telah dibangun di Indonesia ditopang oleh kombinasi kabel serat optik, microwave, dan satelit HTS. Johnny turut mengatakan Indonesia telah membangun lebih dari 533.000 BTS untuk menyalurkan jaringan broadband seluler.

"Kami menghubungkan kota-kota dengan deployment jaringan fiber dan microwave serta menggunakan 5 satelit nasional, dan 4 satelit asing yang disewa," jelas Johnny.

Pemerintah berencana meluncurkan High-Throughput Satellite SATRIA-1 pada kuartal ketiga tahun 2023. Satelit ini akan memiliki kapasitas 150 Gbps untuk menyediakan akses internet di 150.000 titik akses.

"Dari 150.000 titik akses publik, 93.900 titik untuk mendukung sektor pendidikan, 47.900 titik untuk melengkapi pelayanan publik daerah, 7.600 untuk mendukung pelayanan pemerintah lainnya termasuk kesehatan," pungkas Johnny.