cpu-data.info

- Setelah nyaris mati karena larangan berbisnis dengan perusahaan Amerika Serikat (AS), ZTE akhirnya mendapatkan kesempatan baru untuk bangkit.

Baru-baru ini pemerintahan Presiden Trump mengizinkan perusahaan asal China itu untuk kembali menjalankan aktivitas bisnis di AS. Sementara itu para pemangku kebijakan di negeri Paman Sam merumuskan keputusan lebih detil terkait masalah tersebut.

Sebagaimana dilansir KompasTekno dari The Verge, Kamis (5/7/2018), pemerintahan Trump sebenarnya terbelah dua kubu dalam menghadapi masalah ZTE. Sebagian ingin memberi kesempatan pada perusahaan asal China itu, sedangkan sebagian lainnya menginginkan sanksi tertentu tetap dijatuhkan.

Untuk sementara waktu ini, sambil kedua pihak berdiskusi mencari jalan tengah, ZTE diizinkan kembali menjalankan sejumlah komponen bisnisnya seperti biasa.

Sebelumnya, ZTE mendapat sanksi larangan kerja sama dengan perusahaan AS selama 7 tahun. Sanksi tersebut dijatuhkan karena perusahaan mengirimkan komponen buatan AS ke Iran serta Korea Utara.

Baca juga: Ponsel ZTE Tak Bisa Pakai Chip Qualcomm

Perusahaan bahkan memberi bonus besar pada eksekutif yang terlibat dalam kesepatakan bisnis itu, lalu berbohong pada pemerintah AS.

Pasca-sanksi itu dijatuhkan, ZTE mengumumkan berhenti memproduksi berbagai produknya karena sanksi tersebut membuatnya tidak bisa menggunakan prosesor buatan Qualcomm. Padahal, sebagian besar smartphone ZTE diproduksi memakai prosesor itu.

Pada Juni lalu, Departemen Perdagangan AS mengumumkan bahwa pemerintah dan ZTE sepakat membatalkan larangan kerja sama. Syaratnya perusahaan asal China itu membayar denda 1 miliar dollar AS atau setara Rp 14,3 triliun.

Tetapi ada sejumlah pemangku kebijakan yang tidak puas dengan keputusan denda, kemudian mengajukan agar sanksi kembali diberlakukan. Alasannya adalah kekhawatiran soal potensi ZTE membagi informasi ke pemrintah China dan potensi ancaman keamanan nasional dari informasi tersebut.