cpu-data.info

- Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar aturan mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) diubah dan dibuat lebih fleksibel.

Prabowo berpandangan, ketentua TKDN yang dipaksakan justru membuat Indonesia kalah kompetitif dengan negara lain.

"Kita harus realistis, TKDN dipaksakan, ini akhirnya kita kalah kompetitif. Saya sangat setuju, TKDN fleksibel saja, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta Pusat, Selasa (8/4/2025).

Prabowo mengungkapkan sudah memberikan instruksi untuk mengubah aturan TKDN kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia meminta aturan dibuat lebih realistis agar tidak membebani industri dalam negeri, meski TKDN mulanya ditujukan sebagai bentuk nasionalisme.

Baca juga: Sudah Dapat TKDN, Kenapa iPhone 16 Belum Dirilis di Indonesia? Ini Alasannya

“TKDN sudah lah niatnya baik, nasionalisme. Saya kalau saudara—mungkin sudah kenal saya lama, mungkin dari saya ini paling nasionalis. Kalau istilahnya dulu, kalau mungkin jantung saya dibuka yang keluar Merah Putih, mungkin," tutur Presiden.

Prabowo menjelaskan, TKDN bukan hanya soal regulasi semata, tetapi juga menyangkut aspek yang lebih luas. Oleh sebab itu, ia meminta agar jajarannya lebih realistis dalam menerapkan ketentuan TKDN berkaca dari kemampuan sumber daya di dalam negeri.

“Tolong diubah itu, TKDN dibikin yang realistis saja. Masalah kemampuan dalam negeri, konten dalam negeri itu adalah masalah luas, itu masalah pendidikan, iptek, sains. Jadi itu masalah, enggak bisa kita dengan cara bikin regulasi TKDN naik,” ujar Prabowo.

TKDN adalah singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Pemerintah Indonesia melihat TKDN adalah ikhwal pentingnya komponen dalam negeri pada barang dan jasa yang beredar di Nusantara.

Baca juga: Kemenperin Puji Samsung Patuhi TKDN, Sindir Apple?

TKDN punya sejarah awal pada sekitar 2014. Adalah Kementerian Perindustrian yang berkaitan erat dengan sertifikasi TKDN sebagai upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri.

Sertifikasi TKDN misalnya meliputi bahan penunjang pertanian, logam dan barang logam, mesin dan peralatan pertambangan, mesin dan peralatan pabrik, perangkat yang menggunakan sinyal 4G dan 5G, dan lain sebagainya.

Untuk ponsel 4G misalnya, kandungan TKDN ditetapkan sebesar 35 persen, yang bisa terdiri dari komponen hardware dan software, termasuk kardus boks kemasan ponsel, buku panduan, dan sebagainya.

Artikel ini telah tayang di dengan judul "Prabowo Instruksikan Aturan TKDN Diubah: Fleksibel Saja, Harus Realistis"

Editor: Ardito Ramadhan