cpu-data.info

Pemerintah Siapkan Perpres Industri Game Nasional, Target Terbit Tahun Ini

Ilustrasi IGDX Conference.
Lihat Foto

BALI, - Pemerintah menyiapkan peraturan khusus yang disusun untuk mempercepat pertumbuhan industri game lokal. Peraturan tersebut nantinya akan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres). Pembuatan aturan ini melibatkan sejumlah kementerian.

Aturan-aturan tersebut nantinya akan disusun dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Program Percepatan Pengembangan Industri Game Nasional untuk Mendukung Pengembangan Ekosistem Game di Dalam Negeri.

Plt. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Liz Zeny Merry, mengatakan bahwa Perpres ini disiapkan karena melihat potensi industri game Indonesia yang sangat besar.

"Berdasarkan riset Newzoo, pasar game Indonesia diprediksi mencapai 2,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 39,3 triliun) dan pasar mobile gaming secara global mencapai 125 miliar dollar AS (sekitar Rp 1.965 triliun) pada 2025 mendatang," kata Liz dalam acara IGDX Conference 2023 yang digelar di The Stones Hotel, Bali, Jumat (13/10/2023) lalu.

Plt. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Liz Zeny Merry dalam acara IGDX Conference 2023 di The Stones Hotel, Bali, Jumat (13/10/2023)./Bill Clinten Plt. Asisten Deputi Pengembangan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Liz Zeny Merry dalam acara IGDX Conference 2023 di The Stones Hotel, Bali, Jumat (13/10/2023).

"Dari data tersebut, kami bisa melihat bahwa industri game Indonesia sangat potensial, dan ini merupakan peluang dan tantangan bagi para pengembang game asal Indonesia supaya bisa berkembang dan memanfaatkan potensi tersebut," imbuh Liz.

Baca juga: IGDX Conference 2023 Bukti Industri Game Indonesia Berkembang

Liz menjelaskan bahwa nantinya, Prepres ini akan mengatur tujuh pilar yang fokus pada pengembangan ekosistem game nasional, yaitu meliputi:

  1. Pengembangan SDM
  2. Pembukaan akses pembiayaan
  3. Peningkatan promosi dan akses pasar
  4. Penyediaan infrastruktur teknologi yang memadai dan kompetitif
  5. Penyusunan peraturan perundang-undangan penguatan ekosistem game nasional
  6. Pembangunan industri perangkat keras untuk game nasional
  7. Aktivasi game nasional di kawasan regional dan global

Di dalam Perpres ini, menurut Koordinator Permainan Direktorat Aplikasi, Permainan, TV, dan Radio Kemenparekraf, Doni Setiawan, juga akan dibahas mengenai sejumlah solusi dari berbagai masalah yang dihadapi para developer game independen asal Indonesia.

"Berbagai masalah yang dialami developer akan ada solusinya di prepres ini, mulai dari pajak, insentif, kekurangan dana, dan lain sebagainya. Namun, hal tersebut saat ini masih dalam proses diskusi dengan kementerian terkait," jelas Doni dalam acara yang sama.

Koordinator Permainan Direktorat Aplikasi, Permainan, TV, dan Radio Kemenparekraf, Doni Setiawan dalam acara IGDX Conference 2023 di The Stones Hotel, Bali, Jumat (13/10/2023)./Bill Clinten Koordinator Permainan Direktorat Aplikasi, Permainan, TV, dan Radio Kemenparekraf, Doni Setiawan dalam acara IGDX Conference 2023 di The Stones Hotel, Bali, Jumat (13/10/2023).
Harapannya, Perpres ini nantinya bakal bisa menjalin rantai ekosistem game nasional, supaya developer independen asal Indonesia dapat menguasai 70 persen pasar game nasional dan 10 persen pasar game global.

Baik Liz dan Doni tak mengungkap secara rinci kapan Perpres ini akan terbit. Namun, Doni memastikan bahwa hal tersebut akan dilakukan pada 2023 ini. 

"Kami berharap Presiden RI Joko Widodo akan menandatangani Perpres tentang pengembangan ekosistem game nasional tersebut sebelum akhir tahun ini, sehingga peraturan ini bisa turut membantu pengembangan industri game Tanah Air," pungkas Doni.

Baca juga: 5 Tahapan yang Wajib Dilakukan Developer agar Game Mobile Sukses

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat