cpu-data.info

- TikTok tengah pusing tujuh keliling menghadapi ancaman pemblokiran di berbagai negara. Pemblokiran ini diawali oleh Amerika Serikat yang melarang TikTok diinstal di HP milik pegawai pemerintahan.

Langkah serupa juga dilakukan pemeirntah Kanada yang melarang pegawai pemerintahan (PNS) untuk mengakses TikTok menggunakan smartphone milik pemerintah atau HP kantor.

Selain AS dan Kanada, Komisi Eropa juga mengharamkan TikTok terinstal di smartphone pegawai pemerintahan.

Kabar terbaru, pemerintahan Joe Biden memberikan satu syarat agar TikTok tidak diblokir di negara tersebut.

Menurut laporan The Wall Street Journal, pemerintah AS melalui Komite Investasi Asing menuntut agar TikTok dijual ke perusahaan non-China, bila ingin tetap beroperasi di AS.

Bila syarat ini disanggupi, TikTok seperti bakal bebas dari ancaman pemblokiran secara nasional.

Baca juga: Daftar Negara yang Blokir TikTok Beserta Alasannya

Saat ini, TikTok memang dimiliki oleh perusahaan asal China, ByteDance. Karena dimiliki perusahaan China, pemerintah AS khawatir data milik pengguna TikTok asal AS dapat dibagikan ke pemerintah China.

Hal itu menjadi Sudah menjadi rahasia umum bahwa AS memiliki hubungan politik yang tak harmonis dengan Negeri Tirai Bambu.

Menanggapi syarat yang diajukan pemerintah AS, TikTok mengatakan syarat itu tidak akan menyelesaikan "kekhawatiran" AS.

"Jika melindungi keamanan nasional adalah tujuannya, divestasi tidak menyelesaikan masalah. Perubahan kepemilikan (TikTok) tidak akan memaksa adanya pembatasan baru pada aliran atau akses data," kata juru bicara TikTok Hilary McQuaide dalam sebuah pernyataan.

"Cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran tentang keamanan nasional adalah dengan perlindungan data dan sistem pengguna AS yang transparan dan berbasis di AS, dengan pemantauan, pemeriksaan, dan verifikasi pihak ketiga yang kuat, yang sudah kami terapkan," kata McQuaide.

TikTok telah berulang kali mengatakan tidak membagikan data dengan pemerintah China, tetapi pernyataan perusahaan tersebut belum cukup untuk menenangkan anggota parlemen AS.

Menurut laporan Cnet, sebagaimana dihimpun KompasTekno, Jumat (17/3/2023), TikTok tengah melobi anggota parlemen AS, dengan menyodorkan rencana mengatur ulang bisnisnya di AS dengan nilai proyek 1,5 miliar dollar AS (sekitar Rp 23,1 triliun).

AS khawatir

Saat ini, TikTok menjadi salah satu media sosial paling populer di dunia, tak terkecuali di AS. Menurut survei lembaga Pew Research Center, sekitar 67 persen remaja AS merupakan pengguna TikTok pada 2022.

Menurut laporan Cnet, secara umum, TikTok memiliki pengguna aktif bulanan di AS sebanyak 100 juta.

Baca juga: TikTok Diblokir di Banyak Negara, Ada Apa?