cpu-data.info

- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerapkan Electronic Road Pricing (ERP atau jalan berbayar elektronik) sebagai sistem pengendalian lalu lintas untuk mengurangi kemacetan di beberapa ruas jalan.

Melalui ERP, kendaraan yang melintas di beberapa jalan pada waktu tertentu bakal dipungut biaya atau tarif. Rencana ini sendiri tertuang pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE).

Baca juga: Apa Itu Smart Meter PLN yang Bakal Gantikan Meteran Listrik Konvensional?

Dengan adanya rencana tersebut, lantas apa itu Electronic Road Pricing? Bila tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, berikut adalah penjelasan mengenai Electronic Road Pricing yang bakal diterapkan di Jakarta.

Apa itu Electronic Road Pricing?

Sebagai sistem pengendalian lalu lintas, ERP atau jalan berbayar elektronik bukanlah sebuah hal yang baru. Sebelum Jakarta berencana menerapkan ERP, Singapura telah lebih dulu menggunakannya untuk mengendalikan lalu lintas di beberapa ruas jalan.

Dalam jurnal bertajuk “Electronic Road Pricing: Experience and Lessons from Singapore”, Singapura disebut sebagai negara pertama yang menerapkan sistem pengendalian lalu lintas ERP sejak sekitar September 1998.

Secara konseptual, ERP tidak sama seperti sistem pengenaan tarif tol. ERP lebih berorientasi untuk mengenakan biaya atau beban pada pengendara atas kemacetan yang disebabkannya. Sedangkan sistem tol, pengenaan biayanya buat akses ke jalan khusus.

Dengan orientasi seperti itu, pada jurnal karangan Menon dan Guttikunda tersebut, ERP biasa disebut juga dengan “Congestion Pricing” atau biaya kemacetan. Setiap kendaraan yang melintas di beberapa jalan pada waktu tertentu bakal dikenakan biaya.

Jumlah biaya yang dikenakan bakal berbeda sesuai dengan waktu kepadatan penggunaan jalan. Jumlah biaya yang dikenakan untuk melintasi jalan pada jam-jam sibuk, seperti saat kebanyakan orang berangkat kerja atau pulang kerja, bisa lebih tinggi ketimbang biasanya.

Adapun tujuan penerapan biaya kemacetan atau Congestion Pricing adalah untuk mengurangi kemacetan dengan menekan jumlah kendaraan di jalan. Adanya biaya itu juga buat mengalihkan pengendara untuk menggunakan kendaraan umum.

Menon dan Guttikunda Ilustrasi infrastruktur untuk menerapkan Electronic Road Pricing di Singapura, yang terdiri dari IU, gerbang ERP, dan Control Center.

Di Singapura, penerapan ERP didukung dengan tiga infrastruktur utama. Pertama, perangkat In-vehicle Unit (IU) yang dipasang di kendaraan pengguna untuk bisa berkomunikasi dengan gerbang ERP saat melintasi jalan.

Biaya melintas bakal dikirim ke IU dan pengguna bisa membayarnya dengan memindai kartu elektronik (smart card) yang berisi saldo di perangkat itu. Tiap jenis kendaraan, seperti motor, mobil, atau bus, punya tipe IU dengan kode warna yang berbeda.

Setelah IU, infrastruktur utama yang kedua adalah gerbang ERP itu sendiri. Gerbang ini dilengkapi dengan beberapa alat, seperti antena komunikasi, detektor kendaraan, dan kamera pengawas pelanggaran.

Baca juga: Apa Fungsi Chip RFID yang Akan Dipasang di Pelat Nomor Putih?

Untuk diketahui, kamera tersebut berfungsi untuk merekam pelanggaran apabila pengguna yang melintas tidak membayar biaya. Gerbang ERP berfungsi sebagai jalur komunikasi antara pengendara dengan Pusat Kontrol (Control Centre)

Sebagai infrastruktur utama yang ketiga, Control Centre merupakan server yang berfungsi untuk memantau pengendara, memproses transaksi pembayaran biaya melintas jalan, dan mengatur periode waktu melintas pada semua gerbang ERP.

Rencana penerapan ERP di Jakarta

Itulah penerapan Electronic Road Pricing di Singapura. Lantas, bagaimana dengan penerapan ERP di Jakarta? Rencana penerapan ERP di Jakarta sebenarnya sudah sempat ditargetkan mulai berjalan pada 2020. Namun, rencana itu tak kunjung terealisasi.