Mantan Karyawan Tuding Twitter Abaikan Keamanan dan Privasi Pengguna
- Setelah kabar kebocoran data Juli lalu, kini Twitter kembali diterpa kabar miring. Kali ini, Twitter dituduh telah abai terhadap masalah privasi dan keamanan pengguna, serta moderasi konten di platformnya.
Alih-alih meningkatkan keamanan, privasi, dan moderasi, Twitter disebut lebih memprioritaskan pertumbuhan pengguna hariannya.
Tuduhan itu datang dari Peiter "Mudge" Zatko, mantan kepala keamanan Twitter. Zatko pertama kali bergabung di Twitter pada 2020 di bawah kepemimpinan Jack Dorsey.
Lalu, ia dipecat di bawah kepemimpinan baru CEO Twitter Parag Agrawal. Setelah dipecat, Zatko memilih menjadi whistleblower, yakni orang yang melaporkan tindak pidana dari suatu pihak.
Baca juga: Twitter Tambal Celah Keamanan yang Bikin Data 5,4 Juta Akun Bocor
Dalam kasus ini, Zatko melaporkan Twitter yang dinilai abai terhadap masalah keamanan, privasi, dan moderasi konten di platformnya.
Zatko menjadi whistleblower Twitter dengan cara menuliskan dokumen pengaduan setebal 84 lembar ke Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC), Departemen Kehakiman, dan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat (FTC).
Isi tuduhan Zatko ke Twitter
Dalam dokumen itu, Zatko mengemukakan sejumlah tuduhan terhadap Twitter. Pertama, menurut dokumen pengaduan, eksekutif Twitter disebut menyembunyikan berita buruk soal keamanan dan privasi Twitter, alih-alih mencoba menyelesaikannya.
Twitter dituduh memprioritaskan pertumbuhan pengguna harian di atas kesehatan dan integritas platform.
Kedua, Zatko menuduh Twitter memiliki tingkat insiden keamanan yang tinggi. Dia mengungkapkan bahwa karyawan Twitter telah menonaktifkan pembaruan keamanan dan software pada perangkat mereka. Zatki juga mengatakan bahwa staf Twitter terlalu banyak memiliki akses ke data pengguna.
Baca juga: Elon Musk Masih Mau Beli Twitter, tapi Ada Satu Syarat
Ketiga, tuduhan terkait adanya banyak masalah keamanan dan privasi di Twitter.
"Ada beberapa eksposur dan kerentanan pada skala insiden 2020 yang menunggu untuk ditemukan. Dan dikhawatirkan Twitter dapat mengalami peretasan seperti Equifax." begitu kutipan dokumen pengaduan tersebut.
Pada tahun 2017, perusahaan pelaporan kredit Equifax mengumumkan pelanggaran data besar yang berdampak pada 148 juta orang Amerika.
Zatko disebut telah mencoba membawa masalah keamanan dan privasi Twitter ke eksekutif Twitter pada 2021. Namun, alih-alih dukungan, Zatko disebut malah menerima tekanan keras, terutama dari Parag Agrawal yang sekarang jadi CEO Twitter.
Baca juga: Elon Musk Tantang CEO Twitter Debat Publik soal Jumlah Akun Spam
Agrawal adalah Chief Technology Officer Twitter sebelum dia dipromosikan dan dokumen itu mencatat bahwa "masalah Twitter telah berkembang di bawah pengawasan Agrawal."
Tak hanya itu, dalam dokumen pengaduannya, Zatko menuduh Twitter melanggar kesepakatan mereka dengan komisi perdagangan federal AS (FTC) yang disepakati 11 tahun lalu.
Terkini Lainnya
- Konsol Handheld Windows 11 Acer Nitro Blaze 8 dan Nitro Blaze 11 Resmi, Ini Harganya
- X/Twitter Akan Labeli Akun Parodi
- Deretan Laptop Baru Asus di CES 2025, dari Seri Zenbook hingga ROG Strix
- 5 Penyebab Tidak Bisa Lihat Profil Kontak WA Orang Lain
- Cara Logout Akun Google Photos dari Perangkat Lain
- Reaksi TikTok soal Rumor Bakal Dijual ke Elon Musk
- RedNote, Medsos China Mirip TikTok Jadi Aplikasi No. 1 di AS
- Pasar Ponsel Dunia Akhirnya Membaik, Naik 4 Persen Tahun Lalu
- 10 Jenis Cookies di Internet dan Fungsinya
- Fitur Baru ChatGPT Bisa Ngobrol ala Gen Z
- Sah, AS Perketat Ekspor Chip AI ke Pasar Global
- Cara Edit Foto Background Merah untuk Daftar SIPSS 2025, Mudah dan Praktis
- AI Grok Jadi Aplikasi Terpisah, Sudah Ada di iPhone
- Gaji CEO Apple Tim Cook Naik pada 2024, Sekian Jumlahnya
- 5 Besar Merek PC Global Akhir 2024 Riset Canalys, Lenovo Teratas
- Vivo Y22s Resmi dengan Kamera 50 MP, Harga Rp 3 Jutaan
- Asyik! Android TV Bakal Lebih Cepat Dibuka
- Sony Pamer Desain Controller PS5 Baru, "Stik" Analog Kini Bisa Diganti Sendiri
- Jumlah Pengguna Ponsel Xiaomi di Seluruh Dunia Saat Ini Tembus 547 Juta
- Kominfo Akan Sanksi PLN dan IndiHome jika Terbukti Langgar Keamanan Data Pribadi Pelanggan