Ini Syarat yang Diminta Google untuk Hapus Aplikasi Pinjol Ilegal

Ilustrasi beragam layanan pinjaman online.

Lihat Foto

- Maraknya layanan pinjaman online (pinjol) ilegal cukup meresahkan masyarakat. Selain bunga yang tinggi, cara penagihan ke nasabah juga sering tidak sesuai etika dan dinilai mengintimidasi.

Menyikapi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) melakukan beberapa upaya untuk memberantas layanan pinjol ilegal, salah satunya adalah memutus akses melalui toko aplikasi Play Store dan App Store.

"Pemutusan akses dilakukan secara langsung, maupun melalui toko aplikasi Play Store dan App Store," kata Menteri Kemkominfo, Johnny G. Plate dalam acara penandatanganan Pernyataan Bersama dalam Rangka Pemberatasan Pinjaman Online Ilegal, Jumat (20/8/2021).

Permintaan pemerintah

Namun, Google tak serta merta menghapus aplikasi dari Play Store. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi.

Dihubungi secara terpisah, Google mengatakan tindakan pembatasan dan penghapusan aplikasi baru akan dilakukan setelah ada permintaan dari pemerintah, dan sudah melalui peninjauan menyeluruh.

"Kami mengandalkan pemerintah untuk memberi tahu kami tentang konten yang mereka yakini ilegal melalui proses resmi, dan akan membatasi sebagaimana mestinya setelah peninjauan menyeluruh," jelas perwakilan Google dihubungi KompasTekno, Jumat (20/8/2021).

Google juga memperbarui kebijakan bagi para pengembang aplikasi pinjaman online di India dan Indonesia, pada 28 Juli 2021 lalu. Khusus di Indonesia, Google hanya akan mengizinkan aplikasi pinjaman pribadi yang diberi lisensi oleh, atau terdaftar di OJK.

Pengembang harus menyertakan dokumentasi OJK sebagai bukti. Dalam persyaratan aplikasi, Google juga tidak mengizinkan penerbitan atau pengungkapan kontak non-publik orang lain secara ilegal.

Sementara Juru Bicara Kemkominfo, Dedy Permadi mengaku pemerintah selalu berkoordinasi dengan platform digital untuk memutus akses konten negatif, termasuk aplikasi pinjaman online.

"Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan permintaan dari OJK," jelas Dedy melalui pesan singkat.

Dedy menambahkan, Kemkominfo juga terus berkoordinasi dengan operator seluler terkait permasalahan iklan spam, serta iklan pinjol ilegal. Sebab, iklan pinjol ilegal kerap dikirim lewat SMS sebagai iklam spam.

Menurut Dedy, operator seluler memiliki kewajiban untuk menon-aktifkan nomor pelanggan yang diindikasikan atau diketahui disalahgunakan untuk tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum, sesuai Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Lintas pihak

Selain pemutusan akses, Kemkominfo juga akan melakukan tindakan berkaitan dengan pengamanan data pribadi pengguna, dan melakukan penanganan jika terjadi indikasi kebocoran data pribadi.

Selain itu, Kemkominfo akan melakukan klarifikasi terhadap hoaks dan disinformasi melalui kerja sama lintas pihak, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan pihak terkait lainnya.

"Kominfo mendukung upaya penegakan hukum melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait seperti BSSN, Bareskrim Polri, dan Kejagung," jelas Johnny.

cpu-data.info