cpu-data.info

- Kementerian Komunikasi dan Informatika didesak untuk mencabut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 (Permenkominfo 5/2020) tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Desakan tersebut digaungkan oleh organisasi pembela kebebasan berekspresi SAFENET (Southeast Asia Freedom of Expression Network).

Direktur Eksekutif SAFENET Damar Juniarto mengungkapkan pihaknya menilai bahwa Permenkominfo 5/2020 berpotensi melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta kebebasan berkespresi masyarakat Indonesia.

Penilaian ini berangkat dari hasil analisis hukum yang dilakukan SAFENET bersama ahli hukum Herlambang Wiratraman.

"Permenkominfo ini sebenarnya bermasalah besar dan mengancam atas kebebasan berkespresi," ungkap Herlambang dalam sebuah acara daring, Rabu (29/4/2021).

Untuk itu, SAFENET bersama Herlambang mencoba melakukan kajian pada aturan tersebut dengan berangkat dari perspektif hukum dan hak asasi manusia. Kajian ini juga untuk melihat potensi dampak yang dapat dihasilkan oleh aturan ini.

Aturan tak sesuai porsinya

Secara garis besar, Permenkominfo 5/2020 mengatur perihal Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat.

Penyelenggara Sistem Elektronik merupakan perusahaan atau badan yang menggelar layanan digital atau online, antara lain Google, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok, termasuk Gojek, Grab, Tokopedia, Bukalapak, dan lainnya.

Hal-hal yang diatur dalam Permen tersebut, seperti pendaftaran, tata kelola moderasi informasi atau dokumen elektronik, dan permohonan pemutusan akses atas informasi/dokumen yang dilarang.

Aturan itu juga mengatur pemberian akses untuk kepentingan pengawasan dan penegakan hukum, serta sanksi administratif yang mungkin dijatuhkan pada PSE yang ada di Indonesia. Permenkominfo 5/2020 bisa diakses melalui tautan berikut.

Herlambang mengungkapkan ketika ia pertama kali mengetahui tentang peraturan menteri Kominfo ini, ia sampai terheran-heran.

"Kok ada peraturan begini? mengatur sebegitu detailnya. Bahkan ada sanksi-sanksi yang tidak di level peraturan perundang-undangan yang tepat gitu ya," ungkap Herlambang.

Setelah menganalisis substansi Permenkominfo 5/2020, ia menyimpulkan bahwa produk hukum eksekutif ini banyak mengatur soal HAM. Khususnya yang berkaitan dengan hak-hak digital, seperti hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman.

"Masalah lainnya, aturan ini juga mengatur pembatasan bahkan mengatur sanksi. Oleh karena itu secara teori penormaan, Permenkominfo ini melampaui batasan," jelas Herlambang.

Ia menjelaskan, seharusnya aturan yang mengatur perihal yang berkaitan dengan HAM, pembatasan, hingga sanksi seharusnya berada pada produk hukum di level undang-undang atau peraturan daerah. Bukan di level peraturan menteri seperti Permenkominfo 5/2020 ini.

Baca juga: Kominfo Didesak Cabut Peraturan yang Bisa Blokir Penyelenggara Sistem Elektronik