cpu-data.info

- Facebook Inc mengumumkan akan berinvestasi sebesar 1 miliar dollar AS atau sekitar Rp 14 triliun (kurs Rp 14.000) untuk indutsri media selama tiga tahun ke depan.

Kabar itu diumumkan sehari setelah muncul perdebatan seberapa besar komisi yang harus diberikan Facebook kepada perusahaan media di Australia, sesuai rancangan ndang-undang News Media Bergaining Code Law di Australia.

Rancangan regulasi tersebut mendesak perusahaan teknologi seperti Google dan Facebook untuk membayar biaya ke perusahaan media di Australia untuk setiap artikel berita yang muncul di cuplikan (snippet) lini masa atau hasil pencarian.

"Kami berinvestasi 600 juta dollar AS (sekitar Rp 8,4 triliun) sejak tahun 2018 untuk mendukung industri berita dan berencana menambah setidaknya 1 miliar dollar lagi dalam tiga tahun ke depan," kata Vice President of Global Affairs Facebook, Nick Clegg.

Clegg menambahkan, Facebook antusias bermitra dengan perusahaan penerbit berita.
Sebab, menurut Facebook, jurnalisme yang berkualitas adalah inti dari masyarakat yang terbuka.

Baca juga: Duduk Perkara Polemik UU Media antara Pemerintah Australia dengan Facebook dan Google

Bulan lalu, Facebook juga telah mengumumkan kesepakatan dengan sejumlah perusahaan media di Inggris, seperti Guardian, Telegraph Media Group, Financial Times, Daily Mail Group, dan Sky News.

Konten berita dari perusahaan-perusahaan tersebut akan terpampang di Facebook News, menu khusus di Facebook untuk mengkurasi berita dan mempersonalisasi berita dari ratusan penerbit.

Clegg mengatakan, kesepakatan yang sama juga sudah dilakukan dengan perusahaan media di Amerika Serikat. Saat ini, Facebook juga tengah berunding dengan perusahaan media di Jerman dan Perancis.

Sebelum pengumuman ini, Facebook sempat memblokir konten berita di Facebook Australia.
Keputusan tersebut menunjukan ketidaksetujuan Facebook atas Rancangan Undang-Undang News Media Bergaining Code Law.

Namun, awal pekan ini Facebook akan kembali menayangkan berita di linimasa Facebook Australia. Hal itu dilakukan setelah pemerintah Australia akhirnya setuju untuk merivisi UU News Media Bergaining Code Law.

Baca juga: Facebook Akan Kembali Memuat Konten dari Situs Berita di Australia

Adapun poin perubahan dalam aturan tersebut adalah pemerintah harus mempertimbangkan kesepakatan komersial antara platform digital dengan organisasi berita lokal sebelum mengeluarkan peraturan lebih lanjut.

Perusahaan teknologi juga harus diberi pemberitahuan sebulan sebelum aturan berlaku. Poin lain juga menyebut bahwa perusahaan teknologi diberikan waktu dua bulan tambahan untuk membuat kesepakatan komersil dengan organisasi berita.

Selain itu, revisi tersebut juga mengharuskan pemerintah untuk mempertimbangkan apakah platform digital yang telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap industri berita Australia, juga harus membayar komisi atau tidak.

Poin ini sejatinya menimbulkan perdebatan antar politisi dan perusahaan media. Sebab, ada kekhawatiran Facebook dan Google akan dikecualikan dari UU ini tanpa harus membayar komisi ke perusahaan media.

Dikhawatirkan, hal tersebut akan merugikan penerbit kecil dan hanya akan menguntungkan perusahaan media besar.

Baca juga: Aplikasi Media Australia Laris Pasca-Facebook Blokir Konten Berita