cpu-data.info

- Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyediakan halaman informasi resmi terkait virus corona di Tanah Air. Laman web tersebut dapat diakses melalui alamat www.covid19.go.id.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengatakan, halaman tersebut dapat diakses secara cuma-cuma oleh masyarakat mulai tanggal 23 Maret 2020 mendatang.

Dengan demikian, pengguna dapat mengakses halaman tersebut tanpa memakan kuota data.

"Kementerian Kominfo telah berkoordinasi dengan operator telekomunikasi, bahwa akses data situs resmi Pemerintah RI tentang Covid-19 www.covid19.go.id digratiskan dimulai tanggal 23 Maret 2020," ungkap Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny Plate.

Laman www.covid19.go.id berisi sejumlah informasi terkait persebaran dan penanganan Covid-19.

Dari pantauan KompasTekno, halaman tersebut memuat data statistik tentang kasus Covid-19 di Indonesia. Terdapat data jumlah kasus positif, data jumlah pasien yang sembuh, serta jumlah pasien yang meninggal.

Baca juga: Covid-19 Tersebar di 16 Provinsi, Kasus Baru Ada di Sultra dan Sulsel

Data tersebut diperbarui secara real-time dan diharapkan menjadi acuan untuk berbagai pihak.

Ada pula kolom tanya jawab untuk publik serta hoax-buster. Di sini masyarakat bisa menemukan apakan sebuah informasi tentang corona merupakan berita benar atau hoaks.

Selain itu, ada pesan tentang tiga langkah penting yang bisa dilakukan masyarakat di tengah wabah virus corona.

Tiga langkah itu yaitu Cara Mengurangi Risiko Penularan, Cari Informasi yang Benar, dan Apa yang Perlu Dilakukan bila Sakit.

"Kementerian Kominfo mengimplementasikan secara efektif protokol informasi publik penanganan pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan Pemerintah," ungkap Johnny Plate melalui konferensi pers yang digelar secara online, Kamis (19/3/2020).

Baca juga: Angka Kematian akibat Covid-19 di Indonesia Mencapai 8 Persen

Situs covid19.go.id ini dikembangkan oleh Tim Komunikasi Risiko dan Pelibatan Masyarakat untuk Penanggulangan COVID-19 yang terdiri dari pemerintah, Badan PBB (UNICEF, WHO, dll), mitra pembangunan internasional, organisasi masyarakat sipil dan dunia usaha.