Unity Ubah Skema Tarif Pemakaian Engine Setelah Diprotes Developer
- Perusahaan pengembang software video game asal Amerika Serikat (AS), Unity Technologies, akhirnya mengubah skema tarif pemakaian mesin pengembang (engine) mereka, Unity.
Perubahan ini dilakukan setelah para developer, memprotes skema tarif yang diumumkan sebelumnya. Perubahan skema tarif disampaikan oleh Presiden Unity Create, Marc Whitten dalam sebuah surat terbuka di blog resmi Unity.
Dalam surat ini, Whitten menyebut bahwa kini developer game yang menggunakan software Unity Personal (gratis), tidak akan dikenakan biaya bulanan (Runtime Fee), yang dihitung berdasarkan jumlah pemasangan (install).
"Paket Unity Personal kami tetap gratis, dan game yang dibuat dengan Unity Personal tidak akan dikenakan biaya bulanan," tulis Whitten.
Sebagai perbandingan, skema tarif yang diumumkan sebelumnya mengharuskan pengguna Unity Personal untuk membayar sekitar 0,2 dollar AS (sekitar Rp 3.000) untuk setiap pemasangan.
Baca juga: Game Berotak Unity Engine Wajib Bayar Tiap Diinstal, Developer Protes Keras
Jadi, jika sebuah game yang dibuat di Unity diunduh sebanyak 500.000 kali oleh pengguna, developer game tersebut dibebankan biaya sebesar 100.000 dollar AS (sekitar Rp 1,5 miliar) per bulan (0.2 dollar AS x 500.000).
Di skema baru, Unity juga akan meningkatkan batas pendapatan untuk game yang dibuat dengan Unity Personal, dari 100.000 dollar AS (sekitar Rp 1,5 miliar) menjadi 200.000 dollar AS (sekitar Rp 3 miliar).
Pengguna Unity Personal juga tidak diwajibkan untuk memasang layar splash (layar awal yang muncul ketika game dibuka) bertuliskan "Made with Unity" (Dibuat dengan Unity).
Berbeda dengan Unity Personal, pelanggan Unity Pro atau Enterprise tetap akan dikenakan biaya bulanan berdasarkan jumlah instal game.
Hal ini berlaku apabila developer sudah mendapatkan keuntungan mencapai 1 juta dollar AS (sekitar Rp 15,4 miliar) dan jumlah instal oleh pengguna baru mencapai 1 juta.
Hanya saja, kebijakan ini baru berlaku untuk versi terbaru Unity Long Term Support (LTS), yang diluncurkan pada 2024 dan tahun-tahun berikutnya.
Dengan kata lain, game yang sedang dikembangkan atau sudah diluncurkan menggunakan versi lawas Unity, tidak akan dikenakan Runtime Fee.
"Game yang sudah Anda rilis, atau proyek yang sedang dalam tahap pengembangan, tidak dikenakan biaya bulanan, kecuali jika Anda memutuskan untuk memperbarui versi Unity," kata Whitten dalam blog resmi Unity.
Whitten juga memastikan bahwa game yang dikembangkan dengan versi lawas Unity, akan mengikuti ketentuan layanan yang berlaku untuk software tersebut. Jadi, ketentuan layanan untuk versi terbaru Unity tidak akan berlaku untuk versi lawas.
Nah untuk game yang dibebankan Runtime Fee, Unity akan memberikan dua pilihan kepada penggunanya.
Terkini Lainnya
- Facebook Messenger Kedatangan Update Besar, Video Call Makin Jernih
- Apakah Aman Main HP Sambil BAB di Toilet? Begini Penjelasannya
- WhatsApp Rilis Fitur Voice Message Transcripts, Ubah Pesan Suara Jadi Teks
- Cara Mencari Akun Facebook yang Lupa E-mail dan Password, Mudah
- ZTE Nubia Z70 Ultra Meluncur, HP Bezel Tipis dengan Tombol Kamera Khusus
- Spesifikasi dan Harga Oppo Find X8 Pro di Indonesia
- Smartphone Vivo Y300 Meluncur, HP dengan "Ring Light" Harga Rp 4 Jutaan
- Oppo Find X8 Pro Punya Dua Kamera "Periskop", Bukan Cuma untuk Fotografi
- Ini Komponen Apple yang Akan Diproduksi di Bandung
- Inikah Bocoran Desain Samsung Galaxy S25 Ultra "Paling Dekat"?
- Jadwal M6 Mobile Legends, Fase Wild Card Hari Kedua
- Bocoran Isi Proposal 100 Juta Dollar AS Apple ke Kemenperin
- Samsung Galaxy Z Flip 7 FE Meluncur Tahun Depan?
- Oppo Find X8 Pro Punya Tombol "Quick Button", Apa Fungsinya?
- Algoritma Instagram Kini Bisa Direset, Rekomendasi Konten Bisa Kembali ke Awal
- Cara Beli dan Menggunakan E-Meterai di Dokumen Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023
- Huawei MatePad Pro 13.2 Resmi, Tablet Flagship dengan Chip seperti Mate 60 Pro
- Pemerintah RI Larang Transaksi di TikTok, Hanya Boleh Promosi
- LG Gram Fold Resmi, Laptop 17 Inci dengan Layar Lipat
- Apa Itu Social Commerce yang Dilarang Pemerintah Fasilitasi Transaksi Perdagangan?