cpu-data.info

- Pemerintah Inggris menerapkan aturan baru yang mewajibkan setiap bangunan baru agar dilengkapi dengan koneksi internet gigabit atau internet kecepatan tinggi.

Aturan itu diteken per 6 Januari dan berlaku bagi setiap bangunan baru termasuk rumah maupun apartemen. Dengan begitu, setiap penyewa apartemen atau bangunan tidak perlu membayar biaya tambahan untuk memasang internet.

Aturan itu sekaligus merevisi undang-undang properti Inggris yang sudah ada sejak tahun 2010. Pasalnya, sekitar 12 persen rumah baru atau sekitar 25.300 unit yang dibangun di Inggris setiap tahunnya, tidak dilengkapi infrastruktur yang mendukung internet gigabit.

Baca juga: Ini 4 Program Facebook untuk Wujudkan Internet Cepat di Indonesia

"Peraturan yang diperbarui menandakan lebih banyak orang yang pindah ke rumah baru akan memiliki koneksi internet gigabit ketika konstruksi selesai, menghindari kebutuhan akan instalasi yang mahal dan mengganggu," kata Departemen Digital, Budaya, Media dan Olahraga Inggris (DCMS) dalam pernyataan resmi, dikutip KommpasTekno dari PCMag, Selasa (10/1/2023).

Biaya internet dari pengembang properti dipatok paling banyak 2.000 poundsterling per rumah. Dengan biaya tersebut, pemerintah menaksir lebih dari 98 persen bangunan baru di Inggris akan dicakup oleh internet gigabit.

Adapun sisanya (2 persen) adalah rumah-rumah yang dibangun di daerah terpencil. Terlepas dari kondisinya yang terbatas, pengembang harus tetap memasang insrastruktur internet gigabit dengan memastikan bangunan terkait memiliki saluran dan ruang yang dibutuhkan untuk memasang internet.

DCMS sendiri mengeklaim internet gigabit saat ini sudah tersedia di 72 persen rumah tangga Inggris. Dengan aturan baru ini, pemerintah setempat menargetkan cakupan internet gigabit nasional di seluruh Inggris pada tahun 2030.

Baca juga: Garap Smart Home, IKEA Bersaing dengan Google, Apple, dan Xiaomi

Selain aturan properti, pemerintah Inggris juga mengesahkan undang-undang Telecommunications Infrastructure (Leasehold Property) Act 2021 (TILPA) yang akan memudahkan pemasangan internet.

Sebelumnya, setiap penyewa harus meminta izin dari pemilik tanah atau bangunan untuk memasang internet. Menurut operator setempat, 40 persen permintaan pemasangan internet diabaikan oleh pemilik properti, sehingga penyewa tidak bisa mendapatkan layanan peningkatan internet yang nyaman.

Melalui aturan TILPA, penyedia layanan internet di Inggris bisa meminta hak akses melalui pengadilan, jika pemilik properti tidak menanggapi permintaan instalasi peningkatan internet selama 35 hari.

"Berkat undang-undang baru kami, jutaan penyewa tidak akan lagi terkendala mendapatkan internet yang nyaman karena abainya pemilik properti," kata Julia Lopez, Menteri Infrastruktur Digital Inggris.