cpu-data.info

- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat aplikasi super atau "super apps" untuk menunjang pelayanan publik di Indonesia. Super apps itu nantinya akan menggantikan 24.400 aplikasi pemerintah lintas lembaga yang dinilai tidak efisien.

Adapun total 24.400 aplikasi yang saat ini disediakan masing-masing lembaga pemerintah, selanjutnya akan ditutup atau dihapus Kominfo, dan dipindah ke setidaknya 8 aplikasi terintegrasi.

Jika dibandingkan dengan aplikasi non-pemerintah, aplikasi pemerintah sendiri umumnya hanya dilengkapi fitur yang minim dengan antarmuka yang sederhana. Hal ini pun diamini oleh Asosiai Digital Kreatif Indonesia (Aditif).

Baca juga: Kominfo Tutup 24.000 Aplikasi Pemerintah, Siapkan Satu Super App Layanan Publik

"Sudah jadi rahasia umum bahwa banyak aplikasi pemerintahan yg mangkrak setelah launching karena memang tidak serius dalam penerapannya, atau ada hal lain yang membuatnya tidak digunakan sesuai rencana," kata Saga dihubungi KompasTekno, Kamis (14/7/2022).

Untuk mengatasi hal tersebut, Ketua Umum Aditif, Saga Iqranegara menyarankan agar Kominfo membuat blue print serta panduan pengembangan aplikasi pemerintah.

Selain fungsinya bisa lebih optimal, panduan tersebut berpeluang menciptakan "satu data" sebagaimana kebijakan Satu Data Indonesia.

"Pemerintah semestinya membuat blue print dan panduan pengembangan aplikasi pemerintahan, sehingga bisa tercipta 1 data dan integrasi antar layanan di dalam super apps dan aplikasi yang akan dibangun di atasnya bisa benar-benar dimanfaatkan, serta sustainable," katanya.

Rencana penutupan 24.400 aplikasi pemerintah sendiri menurut Saga tidak akan mempertaruhkan nasib penyedia layanan atau vendor pembuat aplikasi. Sebab, super apps Kominfo nantinya juga dinilai Saga akan membutuhkan jasa dan layanan para pengembang.

Baca juga: Hati-hati Jangan Tertipu Aplikasi MyPertamina Palsu, Ini Link Resminya di Play Store dan App Store

"Dari sisi penyedia layanan atau vendor pembuat aplikasi, sebetulnya tidak perlu khawatir. Wacana superapp pemerintah ini masih akan membutuhkan jasa dan layanan para pengembang aplikasi, karena masih ada banyak hal yang perlu disosialisasikan dengan aplikasi digital," ujarnya.

Berapa biaya pembuatan aplikasi?

Rencana pembuatan super apps oleh Kominfo muncul setelah Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengeluhkan banyaknya aplikasi pemerintah yang dianggap tidak efisien dan membuat anggaran negara jadi boros.

Adapun super apps Kominfo nantinya diklaim akan menghemat anggaran negara sampai triliunan rupiah.

"Dari jumlah tersebut (24.400 aplikasi), pelan-pelan kita mulai shutdown dan dipindahkan. Saya meyakini, efisiensinya akan lebih tinggi dari intervensi fiskal yang Ibu Sri Mulyani keluarkan saat ini. Puluhan triliun hematnya, kalau itu bisa dilakukan, luar biasa untuk kita,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate dikutip KompasTekno dari situs web Kominfo.

Baca juga: Cara Naik KRL Tanpa Kartu, Bayar Pakai Aplikasi Gojek

Lantas berapa sebenarnya biaya pembuatan dan pengembangan sebuah aplikasi?

Menurut Saga Iqranegara, biaya pembuatan dan pengembangan aplikasi terbilang cukup beragam, mulai dari jutaan sampai miliaran rupiah. Namun biaya tersebut bukan satu-satunya aspek yang harus di bayar.

Aspek lainnya yang membutuhkan biaya yaitu maintenance atau perawatan aplikasi hingga akuisisi pengguna. Biaya ini dijelaskan Saga, bahkan lebih besar dibanding biaya pembuatan aplikasi.

Biaya pembuatan aplikasi sangat beragam. Mulai dari jutaan hingga miliaran. Yang pasti untuk maintenance, akuisisi pengguna, dan menjalankan aplikasi, biayanya lebih besar dibandingkan pembuatannya," ujar Saga.