cpu-data.info

- Pemerintah akan mulai mengimplementasikan regulasi pemblokiran ponsel black market (BM) melalui nomor IMEI pada Sabtu, (18/4/2020).

Ponsel yang nomor IMEI-nya yang tidak terdaftar di database Kementerian Perindustrian, akan diblokir dan tidak bisa terhubung dengan jaringan seluler di Indonesia.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) seringkali menekankan bahwa regulasi ini berlaku ke depan, bukan berlaku surut. Artinya, regulasi ini hanya berlaku untuk ponsel BM yang baru diaktifkan setelah tanggal 18 April 2020.

Dengan demikian, pemilik ponsel BM yang sudah menggunakan ponsel tersebut (sudah terpasang kartu SIM dan terhubung dengan operator seluler) sebelum 18 April 2020, tidak perlu melakukan apa-apa.

Perangkat masih akan dapat berjalan dengan normal sebagaimana biasanya.

Namun, pemilik ponsel BM yang masih dalam kondisi belum diaktifkan (belum terpasang kartu SIM), harus segera mengaktifkan ponsel tersebut dan memasang kartu SIM sebelum tanggal 18 April 2020.

Baca juga: Ini Data yang Diambil dari Ponsel Saat Aturan IMEI Dimulai 18 April

Hal tersebut dilakukan agar nomor IMEI pada ponsel tersebut dapat segera tercatat di database, sebelum regulasi ini diberlakukan.

"Regulasi ini berlaku ke depan, sehingga perangkat yang sudah aktif sebelum masa berlaku 18 April, bisa digunakan sampai perangkat tersebut rusak," kata Dirjen SDPPI Kementerian Kominfo, Ismail, pada Februari lalu.

Bisa terhubung WiFi

Kendati demikian, ponsel BM yang diblokir nomor IMEI-nya masih tetap dapat digunakan melalui jaringan WiFi.

Hal tersebut diutarakan Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian, Janu Suryanto pada akhir tahun 2019 lalu.

"(Ponsel black market) Terhubung ke WiFi tentu bisa," ungkap Janu.

Selain ponsel black market, Janu pun mengungkap bahwa regulasi ini akan turut berpengaruh pada handphone milik wisatawan asing.

Baca juga: Beli Ponsel di Luar Negeri? Daftarkan IMEI Supaya Tidak Diblokir

Namun, ponsel milik wisatawan akan tetap dapat terhubung ke jaringan seluler jika menggunakan layanan roaming.

"Kalau roaming ya tidak masalah," kata Janu.

Untuk memastikan legalitas ponsel, masyarakat disarankan untuk melakukan pengecekan IMEI melalui situs imei.kemenperin.go.id.