Trafik Internet Kantoran Turun karena WFH, Apjatel Minta Penundaan Bayar BHP

- Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) meminta penundaan waktu pembayaran Biaya Hak Penggunaan (BHP) Telekomunikasi kepada Menteri Kominfo, Johnny G. Plate, akibat wabah Covid-19.
Menurut Ketua Umum Apjatel, Muhammad Arif Angga, pihaknya telah menyurati Menkominfo dua kali, yakni pada 1 April dan 15 April.
"Karena 30 April deadline (pembayaran BHP dan USO), kita butuh kepastian," ujar Muhammad Arif saat dikonfirmasi KompasTekno, Rabu (15/4/2020).
Dalam surat permohonan kedua yang bernomor 12/IV-KETUA/2020 itu, Apjatel menyampaikan delapan hal, yang intinya, semenjak diterapkannya kebijakan work from home (WFH), penurunan trafik internet dari segmen perkantoran menurun hingga 60 persen.
Situasi tersebut membuat pelanggan corporate ada yang berhenti berlangganan, ada yang meminta keringanan biaya bulanan, atau mengalami keterlambatan pembayaran.
Baca juga: Operator Seluler Catat Kenaikan Trafik Internet di Daerah Pemukiman
Sementara Apjatel sendiri di situs resminya, tercatat memiliki 27 perusahaan anggota di mana 85 persennya mempunyai market di segmen corporate (perusahaan).
Kondisi itulah yang dikatakan memberatkan cash flow perusahaan penyelenggara internet anggota Apjatel.
Karena itulah Apjatel meminta Kemenkominfo memberikan kebijakan kepada industri Telekomunikasi, berupa penundaan pungutan BHP Telekomunikasi dan Kontribusi USO periode 2019, yang jatuh tempo pada akhir April 2020 mendatang.
Opsi lain yang diajukan, dapat dilakukan pembayaran secara bertahap paling lama 1 (satu) tahun tanpa dikenakan denda atau bunga keterlambatan.
Baca juga: Internet di Berbagai Belahan Dunia Melambat Sejak Wabah Virus Corona
Dirjen PPI kemenkominfo, Ahmad M. Ramli sendiri telah mengetahui surat tersebut, namun Ramli mengatakan bahwa kewenangan memberikan penundaan tersebut ada di Sekjen, karena lintas eselon 1.
KompasTekno telah menghubungi Sekjen Kominfo, Rosarita Niken Widiastuti terkait surat permohonan tersebut, namun hingga berita ini ditayangkan, belum ada tanggapan.
Terkini Lainnya
- Cara Mengaktifkan Kembali M-Banking BCA Terblokir tanpa Harus ke Bank
- 7 Game PS5 Menarik di Sony State of Play 2025, Ada Game Mirip GTA V
- Samsung Pinjamkan 160 Unit Galaxy S25 Series di Acara Galaxy Festival 2025
- 15 Masalah yang Sering Ditemui Pengguna HP Android
- Samsung Gelar Galaxy Festival 2025, Unjuk Kebolehan Galaxy S25 Series lewat Konser dan Pameran
- Apa Beda Login dan Sign Up di Media Sosial? Ini Penjelasannya
- Kenapa Kursor Laptop Tidak Bergerak? Begini Penyebab dan Cara Mengatasinya
- Oppo A3i Plus Resmi, HP Rp 3 Jutaan dengan RAM 12 GB
- 2 Cara Melihat Password WiFi di MacBook dengan Mudah dan Praktis
- Xiaomi Umumkan Tanggal Rilis HP Baru, Flagship Xiaomi 15 Ultra?
- Wajib Dipakai, Fitur AI di Samsung Galaxy S25 Ultra Bikin Foto Konser Makin Bersih
- Ramai Konser Hari Ini, Begini Setting Samsung S24 dan S25 Ultra buat Rekam Linkin Park, Dewa 19, NCT 127
- WhatsApp Sebar Fitur Tema Chat, Indonesia Sudah Kebagian
- Ini Mesin "Telepati" Buatan Meta, Bisa Terjemahkan Isi Pikiran Jadi Teks
- Begini Efek Keseringan Pakai AI pada Kemampuan Berpikir Manusia
- Beli dan Terima Ponsel di Rumah agar Lebih Aman
- ATSI Minta Pemerintah Siapkan Call Center Terkait Pemblokiran IMEI Ponsel Ilegal
- Tablet Galaxy Tab S6 Lite Diam-diam Mejeng di Situs Samsung Indonesia
- Galaxy S20 Ultra Dikeluhkan Boros Baterai dan Cepat Panas
- Microsoft Tambah Kapasitas Peserta Meeting Online di Teams