cpu-data.info

- Nasib bisnis Huawei dengan perusahaan AS masih belum jelas hingga saat ini. Pabrikan asal China tersebut dipandang mengancam keamanan nasional Negeri Paman Sam dan dimasukkan ke blacklist untuk urusan perdagangan.

Belakangan, salah satu informasi terbaru yang beredar berpotensi memperburuk hubungan AS dengan Huawei. Sebuah dokumen menyebutkan bahwa Huawei secara diam-diam pernah membantu Korea Utara untuk mengembangkan jaringan selulernya.

Tepatnya, menurut dokumen yang konon berasal dari mantan pegawai Huawei itu, Huawei memasok aneka perlengkapan jaringan seperti BTS, antena, dan lain-lain ke Korut melalui Panda International, bagian dari konglomerasi Panda Group asal China.

Baca juga: Bukan Apple, "Blacklist" Huawei Malah Untungkan Xiaomi dan Samsung

Perlengkapan-perlengkapan Huawei tersebut kemudian menjadi aset Koryolink, operator seluler yang didirikan pada 2008 oleh joint venture antara Korea Post and Telecommunications Corp pemerintah Korut dan Orascom Telecom Holding asal Mesir.

Sebelum 2008, pemerintah Korut kesulitan mencari perusahaan multinasional yang mau membangun jaringan 3G di negaranya. Masalah itu teratasi dengan berdirinya Koryolink.

Problemnya buat Huawei, perusahaan tersebut pernah menggunakan teknologi asal AS di perangkatnya.

Keikutsertaan Huawei dalam penyediaan peralatan jaringan Koryolink bisa jadi melanggar larangan dari AS soal mengekspor perlengkapan ke Korut, negara yang masih menghadapi sanksi internasional terkait program nuklir dan pelanggaran HAM.

Apabila memang benar terjadi, keterlibatan Huawei dalam membangun jaringan seluler Korut berpotensi memperdalam kecurigaan AS dan negara-negara sekutunya terhadap Huawei.

Baca juga: Keputusan Ponsel Huawei Boleh Pakai Android Masih Menggantung

Ujung-ujungnya, produk Huawei bisa diblokir dari jaringan 5G di AS dan Eropa karena dikhawatirkan bisa dipakai memata-matai negara lain oleh pemerintah China.

Seorang perwakilan Huawei yang bernama Joe Kelly mengatakan bahwa pihaknya "tidak menjalankan bisnis" di Korut. 

"Huawei sepenuhnya mematuhi semua hukum dan regulasi yang berlaku di negara dan wilayah operasi kami, termasuk semua kontrol ekspor dan regulasi sanksi hukum (di PBB, AS, dan Eropa)," ujare Kelly, dirangkum KompasTekno dari Washington Post, Selasa (23/7/2019).

Kendati demikian, Kelly tak merinci apakah Huawei pernah berbisnis di Korut, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dia juga tak membantah atau membenarkan isi dokumen terkait. Juru bicara Panda Group menolak berkomentar soal ini.