cpu-data.info

JAKARTA, - Setelah sempat tertunda, Komisi 1 DPR RI akhirnya menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama perwakilan Facebook Indonesia dan Asia Pasifik pada hari ini, Selasa (17/4/2018).

RDPU yang digelar di Gedung DPR terkait kasus pencurian 1 juta data pengguna Facebook di Tanah Air, oleh firma analis Cambridge Analytica (CA).

CA diketahui menjadi konsultan politik untuk kampanye pemenangan Donald Trump dalam Pilpres AS 2016. Dikhawatirkan, skenario serupa bisa terjadi di Indonesia, apalagi 2019 mendatang bakal menjadi tahun politik.

"Kami akan tanya data pengguna Indonesia dikemanakan? Itu diperjualbelikan ke siapa?" kata Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Satya Widya Yudha, sesaat sebelum RDPU dimulai.

"Kami akan dalami seperti apa hubungan CA dengan political consultant di Indonesia, apakah akan memengaruhi apa yang ada di sini," imbuh Satya.

Baca juga: DPR Beri Waktu Facebook 1 Bulan Serahkan Hasil Audit

Ia juga mengatakan, Komisi I DPR berharap Facebook bisa menjelaskan kronologis detail insiden CA, seraya meminta komitmen agar hal tersebut tak terulang kembali. Perlindungan data pengguna disebutkan sebagai harga mati.

"Kami minta model bisnisnya harus menitikberatkan pada proteksi pengguna," ujarnya.

Kendati begitu, Satya Widya Yudha menyebut pemblokiran bukanlah solusi, mengingat Facebook sejatinya punya banyak manfaat. Menurut dia, jika Facebook tak punya itikad baik, barulah pemblokiran bisa dipertimbangkan.

"Sebelum ke sana (pemblokiran), harus dipahami lebih dulu. Karena Facebook juga berguna untuk komunikasi saat ini," ia menuturkan.

Tak kurang dari 1 juta data pengguna Facebook di Indonesia dicuri oleh firma analis Cambridge Analytica. Angka itu mencakup 1,3 persen dari total 87 juta data pengguna Facebook global yang disalahgunakan.

CA menggunakan aplikasi kuis yang menarik data pengguna, untuk kemudian dipakai menyasar target iklan kampanye demi pemenangan Donald Trump. Pengguna dipapari informasi yang disebut bisa memengaruhi pilihan mereka saat Pilpres AS.

Informasi tersebut bisa berupa berita atau postingan bernada negatif tentang lawan Pilpres, yang ditampilkan di linimasa Facebook target.

Hal seperti inilah yang ditakutkan DPR RI, bakal terjadi di Indonesia dalam tahun politik jelang Pilpres 2019.