cpu-data.info

- Google mengeluarkan aturan baru bagi para vendor pembuat smartphone berbasis Android. Dalam aturan baru tersebut, vendor dilarang untuk memodifikasi fitur pengisian daya cepat (quick-charging) pada Android dengan USB Type-C. Apa alasannya?

Quick charging merupakan fitur yang berguna untuk mengisi daya dalam durasi yang lebih cepat dibandingkan ponsel yang tidak dilengkapi kemampuan ini. Misalnya, bila biasanya mengisi daya butuh waktu hingga 3-4 jam, fitur ini membuat baterai ponsel terisi penuh dalam waktu 2-3 jam.

Beberapa vendor menggunakan fitur ini untuk memikat pengguna. Apalagi mengingat baterai ponsel masa kini sudah dirancang menyatu dengan bodi sehingga tidak mungkin mengganti dengan baterai cadangan ketika daya sudah habis.

Namun, teknologi quick charging ini tidak memiliki standar tunggal. Para produsen, seperti Qualcomm, Oppo, MediaTek, memiliki versi masing-masing, yang seringkali tidak cocok untuk dipakai bersamaan dengan metode Power Delivery standar untuk USB Type-C. Hal inilah yang dipermasalahkan oleh Google.

Oleh karena itu, sebagaimana dilansir KompasTekno dari Slashgear, Kamis (10/11/2016), Google melarang pemakaian metode quick charging yang tidak sesuai standar Power Delivery pada USB Type-C. Hal ini diungkap dalam dokumen Android Compatibility Definition yang baru dirilisnya.

“Pada USB-C, sangat disarankan agar tidak memasang metode pengisian daya yang memodifikasi Vbus hingga lebih tinggi dari voltase awal, juga tidak disarankan mengubah fungsi sink/source. Pasalnya, perubahan tersebut bisa menyebabkan masalah pada perangkat atau charger yang mendukung metode USB Power Delivery,” tulis Google.

“Meskipun kami menyatakan tindakan tersebut sangat tidak disarankan, tapi ada kemungkinan bahwa kami akan meminta seluruh Android USB Type-C untuk mendukung interoperabilitas dengan charger standar tipe C,” imbuhnya.

Para produsen, seperti Qualcomm dan MediaTek, belum menunjukkan sikap yang jelas terhadap larangan tersebut.

Dokumen Android Compatibility Definition sendiri merupakan rujukan dan syarat yang diminta agar perangkat genggam bisa berjalan menggunakan sistem operasi Android.

Meski ada syarat demikian, Android tetaplah sebuah platform open source. Artinya masih ada kesempatan untuk melakukan modifikasi dan sejenisnya, tanpa menghiraukan larangan tersebut.