cpu-data.info

- Operasional Pusat Data Nasional (PDN) bakal mundur dari rencana awal yang ditargetkan pada Januari 2025.

Hal ini diungkap Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam rapat kerja perdana dengan Komisi I DPR RI, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Untuk PDN memang kami perlu sampaikan dari sekarang kemungkinan ada keterlambatan dari rencana di bulan Januari operasional," ujar Meutya.

Meutya tidak mengungkap alasan atau faktor yang membuat operasional PDN terlambat. Pun, belum ada estimasi waktu yang baru terkait jadwal operasional PDN tahun depan.

Baca juga: Kronologi Serangan Ransomware ke PDN dan Penanganannya yang Tak Kunjung Usai

Meutya hanya mengatakan bahwa kemungkinan keterlambatan tersebut membuat pihak Komdigi mempersiapkan langkah-langkah mitigasi.

Salah satunya memperpanjang operasional Pusat Data Nasional Sementara alias PDNS. PDNS ini sempat diserang ransomware pada akhir Juni, sehingga membuat beberapa layanan publik lumpuh, salah satu yang terparah adalah layanan keimigrasian di bandara.

Menteri Komdigi perempuan pertama ini turut meminta tambahan anggaran untuk perpanjangan anggaran operasional PDNS, karena sebelumnya tidak diperhitungkan untuk perpanjangan.

"Kami mungkin akan memohon kepada Komisi I untuk PDNS. Kemarin anggarannya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS dengan asumsi kami percaya diri PDN-nya selesai. Namun tampaknya akan ada keterlambatan," kata Meutya. 

Satu PDN di Cikarang, lainnya rahasia

Meutya mengatakan bahwa saat ini terdapat satu lokasi PDN yang berada di Cikarang, Jawa Barat. PDN tersebut akan diserahterimakan dari pengembang ke Kementerian Komdigi pada akhir Desember 2024.

Baca juga: Data PDNS Kena Ransomware dan Tak Ada Backup, DPR: Ini Kebodohan

Tahun lalu, Kominfo berharap PDN di Cikarang, bisa rampung sebelum Oktober tahun 2024. Namun, ternyata molor juga.

Ke depannya, kata Meutya, lokasi Pusat Data Nasional tidak mungkin diungkap ke publik. Tujuannya untuk menjaga keamanan dan kepentingan nasional (national interest). Selain itu, keputusan ini juga diambil mengingat lokasi PDN yang bersifat "rawan".

"Kita sudah tahu posisi satu itu ada di Cikarang. Berikutnya kami mohon izin Pak Ketua dan para pimpinan untuk posisi data nasional lainnya nanti tidak mungkin kita sampaikan ke publik. Jadi untuk Komisi I saja nanti mungkin bisa kita jelaskan," ucap Meutya.

Meski disebut akan dirahasiakan, sebelumnya pada September 2024, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan, pemerintah sedang membangun tiga pusat data nasional (PDN) di tiga lokasi berbeda, yaitu Cikarang, Batam, dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebagaimana dilansir KompasTekno dari Antara News, Rabu (6/11/2024), pembangunan PDN merupakan program pemerintah demi menyiapkan fasilitas untuk menjalankan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).

Proyek ini diharapkan bisa mendukung terwujudnya Satu Data Indonesia demi kepentingan negara, bukan swasta atau perorangan.

Selain itu, pembangunan PDN merupakan upaya untuk melakukan efisiensi pengelolaan data center yang kini tersebar di 2.700 pusat data. Sebab, setiap lembaga pemerintah menyiapkan fasilitas pusat data sendiri, sehingga terjadi pemborosan.