Data PDNS Kena Ransomware dan Tak Ada "Backup", DPR: Ini Kebodohan
- Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengkritik pemerintah soal Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS 2) yang kena serangan ransomware dan tidak memiliki data cadangan (backup).
Kritikan keras itu dilontarkan Meutya dalam rapat antara Komisi I DPR, Kementerian Kominfo, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), di gedung DPR Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).
"Ini kebodohan aja sih, Pak," kata Meutya dalam rapat antara Komisi I DPR, Kominfo, dan BSSN di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, yang disirakan langsung di saluran YouTube Komisi I DPR RI, Kamis (27/6/2024).
Dalam rapat yang berlangsung selama hampir 4 jam itu, Kominfo dan BSSN dituntut penjelasan mengenai serangan PDN yang membuat layanan publik lumpuh selama berhari-hari.
Salah satu yang dicecar adalah Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen (Purn) Hinsa Siburian.
Dalam keterangannya, Hinsa mengatakan bahwa data PDN Semetara di Surabaya yang diserang ransomware hanya memiliki backup sekitar 2 persen. Padahal ekosistem PDNS ada tiga, PDNS 1 di Serpong, PDNS 2 di Surabaya, dan Cold site di Batam.
Permasalahan utama, kata Hinsa, adalah tata kelola dan tidak adanya backup data.
"Seharusnya, data yang ada di PDNS Surabaya seharusnya dicadangkan semua dan persis di Batam. Analoginya, ketika PDNS Surabaya mati listrik, tinggal hidupkan genset di Batam," kata Hinsa.
Baca juga: Data di Pusat Data Nasional yang Diserang Ransomware Tidak Bisa Dipulihkan
Data backup menjadi penting di kala kondisi krisis seperti adanya serangan siber. Dengan memiliki cadangan sistem dan data elektronik yang terbaru, pemilik data dapat dengan cepat memulihkan sistem dan data elekronik yang terkena serangan siber, seperti kasus serangan siber ke PDNS 2 Surabaya ini.
Namun, kenyataannya, menurut Hinsa, hanya ada 2 persen data yang ter-backup di cold site Batam dari seluruh data yang ada di PDNS Surabaya.
Masalah inilah yang diyakini membuat pemerintah tak bisa memulihkan data yang diretas dan berdampak pada layanan publik, terutama layanan keimigrasian.
"Kita ada kekurangan di tata kelola. Kita memang akui itu. Dan itu yang kita laporkan juga, karena kita diminta apa saja masalah kok bisa terjadi, itu salah satu yang kita laporkan," ujar Hinsa.
Meutya membantah pernyataan Hinsa. Menurut politisi sekaligus ketua DPP Partai Golkar itu, persoalan peretasan PDN bukanlah masalah tata kelola, melainkan kebodohan semata.
"Kalau enggak ada backup, itu bukan tata kelola sih, Pak. Kalau alasannya ini.. kan kita enggak hitung Batam backup kan, karena cuma dua persen. Berarti itu bukan tata kelola, itu kebodohan saja sih, Pak," tukas Meutya.
"Iya," ucap Hinsa.
Terkini Lainnya
- Realme P2 Pro Meluncur, Spesifikasi Serba "Naik Kelas"
- Cara Jadwalkan Kirim Pesan Gmail di PC dan HP
- Kode Cek Nomor Telkomsel dan Cara Menghubunginya
- Cara Buat Menu Ceklis di Google Docs untuk Keperluan Dokumen
- Jawa Barat Sabet Medali Emas PON XXI Cabor E-sports Nomor Free Fire
- 3 Cara Cek Kesehatan Baterai Macbook dengan Mudah dan Praktis
- Cara Hapus Cache dan Riwayat Pencarian di Google Chrome
- Menpora Sebut Arena E-sports Jadi Venue Terbaik PON XXI 2024
- Game "Celestia: Chain of Fate" Bikinan Indonesia Rilis di PC dan Nintendo Switch
- Cara Mengatasi Akun Tidak Diizinkan Menggunakan WhatsApp, Jangan Panik
- Apple Intelligence Tak Bisa Digunakan di China dan Eropa, Kenapa?
- Bos ZTE Ungkap Faktor Utama Pendorong Ekonomi Digital di Indonesia
- Ini Dia, Smartphone dengan Layar Sekunder Dikelilingi Kamera
- 3 Cara Cek Versi Windows 32-bit atau 64-bit dengan Mudah dan Cepat
- PS5 Pro Ditenagai GPU Baru dari AMD, Seperti Ini Kemampuannya
- Nokia Beli Infinera Rp 37 Triliun demi Perluas Jaringan Optik
- Patut Ditiru, Pejabat Negara Legowo Mundur karena Serangan Siber
- Samsung Umumkan 3 Sensor Kamera Smartphone Baru, Ada Telefoto 200 MP
- Jas Biru Ikonik Steve Jobs Dilelang, Bisa Laku Rp 493 Juta
- Whatsapp Uji Coba Fitur "Dialer", Bisa Telepon dan Chat WA tanpa Simpan Nomor