Belanda Batasi Penggunaan Google Chrome di Sekolah, Ada Apa?

- Pemerintah Belanda membatasi penggunaan peramban (browser) Google Chrome dan perangkat dengan sistem operasi ChromeOS di sekolah-sekolah hingga Agustus 2023 mendatang.
Pembatasan yang diterapkan berupa menonaktifkan fitur pengecekan ejaan (spell checking) dokumen-dokumen, fitur terjemahan otomatis (automatic translation), serta membatasi Google Cloud untuk menyimpan datanya di server di wilayah Eropa.
Menurut pemerintah Belanda, pembatasan ini dilakukan karena adanya kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data pribadi para siswa di sana. Selain itu, banyaknya data yang mengalir di Google Chrome dan ChromeOS juga menjadi pertimbangan.
Pemerintah setempat juga belum paham betul bagaimana data siswa di Belanda diproses atau ditransfer melalui Google Chrome dan ChromeOS, lantaran pihak Google disebut tak transparan seputar hal tersebut.
Baca juga: Pengguna Google Chrome di Android dan Windows Wajib Update Secepatnya
Karena tidak transparan, pemerintah Belanda juga takut data siswa di sana dipakai untuk mendulang keuntungan, terutama di luar bidang pendidikan.
Sebagai solusi, pemerintah Belanda mengatakan pihaknya telah bertemu dengan pihak Google, begitu juga Microsoft dan Zoom terkait keamanan data pengguna di Belanda.
Google mengeklaim bahwa sebelum Agustus 2023, mereka bakal merilis versi baru dari Google Chrome dan ChromeOS yang dibekali dengan berbagai fitur transparansi data, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari Gizchina, Rabu (27/7/2022).
Tak dijelaskan bagaimana nantinya fitur ini bakal bekerja. Namun yang jelas, pemerintah Belanda nantinya bisa melihat bagaimana data siswa di sana diproses di Google Chrome dan ChromeOS.
Aturan ketat GDPR

Regulasi ini mengatur bagaimana platform melindungi privasi dan keamanan data pengguna di negara-negara Uni Eropa. GDPR mulai berlaku efektif sejak 25 Mei 2018 lalu.
Regulasi di dalamnya mengatur perlindungan privasi dan data pengguna Eropa oleh penyedia layanan online, termasuk Facebook, WhatsApp, dan Google.
Baca juga: Google Umumkan Chrome OS Flex untuk Sulap Laptop Lawas Jadi Chromebook
Dalam situs resmi GDPR, Uni Eropa menyebut General Data Protection Regulation sebagai undang-undang privasi dan keamanan terberat di dunia, baik dalam konteks aturan yang harus ditaati hingga hukuman pelanggarannya.
Apabila perusahaan teknologi melanggar standar privasi dan keamanan yang telah ditetapkan di dalam GDPR, maka Uni Eropa melalui Data Protection Commission (DPC) bakal menjatuhi hukuman denda yang berat berat mencapai puluhan juta euro.
Terkini Lainnya
- Karakter Kimmy dan Gloo Mobile Legends dapat Kemampuan Baru, Ini Rinciannya
- Induk ChatGPT Digugat Penerbit 45 Media, Diduga Melanggar Hak Cipta
- 7 Google Chrome Extensions yang Bikin Kerja dan Kuliah Makin Produktif
- 508 Daftar Pinjol Ilegal yang Tak Berizin OJK dan Cara Melaporkannya
- Cara Setting WhatsApp sebagai Aplikasi Pesan Default di iPhone
- Seperti Ini Tampang Nyata iPhone 17
- Arti “Aging Like a Fine Wine”, Bahasa Gaul yang Sering Digunakan di Medsos
- Bukti Bos Meta Mark Zuckerberg Ketar-ketir Lawan TikTok
- Threads Instagram Dirombak Besar-besaran, Domain Baru dan Fitur Mirip Twitter
- Jadwal MPL S15 Minggu Ini, Ada Laga Tiga Besar Evos vs Bigetron
- Intel Umumkan Rencana PHK Karyawan, Efisiensi Besar-besaran
- Cara Buat Foto Profil WhatsApp Dilihat Kontak Tertentu Saja
- Laptop Infinix XBook B15 Rilis di Indonesia dengan Ryzen 5 dan 7, Harga mulai Rp 5 Jutaan
- Link dan Cara Cek NISN serta Status Penerima PIP Kemendikbud 2025
- Berapa Jumlah Video di YouTube sejak 20 Tahun Lalu hingga Sekarang?
- Jajal Fitur Kamera Oppo Find X5 Pro 5G, Renatta Moeloek Dibuat Terpukau
- Cara Daftar Subsidi Tepat MyPertamina secara Online lewat HP
- Harga HP “Nyentrik” Nothing Phone (1) di Singapura dan Malaysia, Mulai Rp 8 Jutaan
- Ramai Filter Game Susun Balok “Stack” di Instagram, Ini Cara Menggunakannya
- Masuk Indonesia, Vivo X80 dan X80 Pro Andalkan Kamera Zeiss dan Chip Baru