cpu-data.info

- Pada Agustus 2020 lalu, Twitter mulai memberi penanda untuk akun resmi milik pejabat pemerintah, berikut perusahaan media yang terafiliasi dengan negara.

Negara-negara yang pertama kali mendapatkan label khusus di bawah nama akun ini adalah lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yakni China, Prancis, Rusia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat.

Setelah mendapatkan banyak masukan terkait pelaksanaan fase awalnya, Twitter memutuskan untuk memperluas pemberian label khusus ke kelompok negara dengan ekonomi paling maju di dunia atau yang kerap disebut sebagai Group of Seven (G7) dalam fase kedua.

Baca juga: Begini Seharusnya Media Sosial Menurut CEO Twitter

Selain anggota G7, sejumlah negara lain juga akan mendapatkan label serupa di fase kedua, selengkapnya adalah Kanada, Kuba, Ekuador, Mesir, Jerman, Honduras, Indonesia, Iran, Italia, Jepang, Arab Saudi, Serbia, Spanyol, Thailand, Turki, dan Uni Emirat Arab.

When it comes to conversations with government and state-affiliated media accounts on Twitter, we’re helping to make the experience more transparent.

We'll now use two distinct profile labels for these types of accounts, so you can easily identify them and their Tweets. (1/2) pic.twitter.com/JW67o422MO

— Twitter Support (@TwitterSupport) August 6, 2020

Negara-negara ini dipilih karena ada temuan operasi informasi terkait negara, sebagaimana dituangkan Twitter dalam laporan transparansinya. Dalam keterangan resmi Twitter, pelabelan fase kedua rencananya akan mulai diterapkan pada Rabu (17/2/2021).

Akun pejabat pemerintah yang akan mendapat label khusus dari Twitter adalah yang dimiliki pemimpin negara, menteri-menteri negara, entitas kelembagaan, para duta besar, juru bicara resmi, dan pemimpin diplomatik yang sudah diverifikasi atau sudah memiliki centang biru.

"Saat ini, fokus utamanya adalah jajaran pejabat senior dan entitas yang mewakili suara resmi dari negara tersebut untuk urusan luar negeri," tulis Twitter dalam keterangan resmi yang diterima KompasTekno, Jumat (12/2/2021).

Dalam beberapa bulan ke depan, label khusus tersebut juga akan diterapkan pada akun-akun milik perusahaan media yang terafiliasi dengan negara, termasuk akun pemimpin redaksi dan staf senior media tersebut.

Twitter menyatakan alasan utama pemberian label pada akun-akun pejabat pemerintah dan institusi media terafiliasi dengan negara ini dimaksudkan untuk mempermudah pengguna Twitter dalam memperoleh informasi yang bisa dipercaya.

Baca juga: Instagram, Twitter, dan TikTok Hapus Ratusan Akun Hasil Pembajakan

Sebab, Twitter adalah salah satu platform media sosial yang kerap digunakan  untuk mencari informasi terkait peristiwa atau isu tertentu, termasuk informasi dari pihak pemerintah.

"Ini merupakan langkah penting agar ketika orang melihat suatu akun mendiskusikan isu geopolitik suatu negara, mereka dapat memahami konteks tersebut dari sudut pandang nasional, dan lebih memahami tentang siapa yang mereka wakili," tulis Twitter.

Dengan adanya label khusus, pengguna Twitter diharapkan bisa mendapatkan informasi yang akurat dari akun pemerintah dan media yang kredibel.