Kominfo Pastikan Blokir Ponsel BM Tetap Berjalan Meski Input IMEI Terkendala
- Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa kapasitas mesin Central Equipment Identity Register (CEIR) hampir penuh. Dari total kapasitas 1,2 miliar nomor IMEI, kini sudah terisi 95 persen. Alhasil, proses input data IMEI mengalami kendala.
Kendati demikian, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail, mengklaim proses pemblokiran perangkat handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) ilegal atau black market (BM) tidak akan terganggu.
Aturan pemblokiran ponsel BM sendiri baru berjalan efektif per 15 September 2020.
"Tidak ada pengaruhnya karena itu cuma masalah teknis biasa," kata Ismail kepada KompasTekno, Rabu (30/9/2020).
Ismail menjelaskan, data-data di mesin CEIR yang sudah tidak digunakan akan dihapus.
Baca juga: Kapasitas Mesin Blokir Ponsel BM Hampir Penuh, Input Nomor IMEI Tersendat
Misalnya saja data nomor IMEI perangkat yang sudah terpakai atau tidak jadi diproduksi. Pada mulanya semua data nomor IMEI perangkat HKT dimasukan ke mesin CEIR, baik data perangkat baru maupun lama.
"Nanti akan melakukan pembersihan data perangkat yang tidak terpakai, sudah rusak, mati, tidak terealisasi, tidak jadi diproduksi, dan tidak jadi diimpor. Nanti akan dipisahkan dari sistem sehingga bersih lagi," jelas Ismail.
Proses pembersihan tersebut dikatakan Ismail tidak akan memakan waktu yang lama.
Untuk diketahui, mesin CEIR bertugas untuk memverifikasi data dari mesin Equipment Identity Registration (EIR) yang ada di sisi operator seluler, untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap ponsel ilegal atau black market (BM).
Soal keberadaan mesin CEIR, Ismail mengatakan saat ini masih berada di tangan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia ( ATSI).
Dikonfirmasi secara terpisah, Sekjen ATSI, Marwan O. Baasir mengatakan bahwa mesin tersebut akan diserahkan kepada Kominfo sekitar empat minggu ke depan.
Baca juga: Ponsel BM Diblokir, Negara Amankan Rp 2,8 Triliun Per Tahun
Mesin itu seyogyanya akan dikendalikan oleh Kementerian Kominfo dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
"Kami kumpul administrasi secara lengkap utk diserahkan nantinya," kata Marwan lewat pesan singkat, Rabu (30/9/2020).
Terkini Lainnya
- Cara Menolak Otomatis Panggilan dari Nomor yang Disembunyikan di HP Android
- Cara Mengatasi Last Seen WhatsApp Tidak Berubah dengan Mudah dan Praktis
- Qualcomm Umumkan Chip Baru untuk Smart Home dan IoT
- Hati-hati, Hacker Gunakan File ZIP untuk Menyusup ke Windows
- Headphone Vs Earphone, Mana yang Lebih Aman Digunakan?
- Advan ForceOne Rilis di Indonesia, PC AIO dengan AMD Ryzen 5 6600H
- Dampak Memakai Headset Terlalu Sering dengan Volume Tinggi yang Penting Dihindari
- Lantai Data Center Microsoft Pakai Bahan Kayu, Ini Alasannya
- Steam Setop Dukungan Windows 7 dan 8, Gamer Diminta Upgrade ke OS Baru
- AI Baru Buatan Induk ChatGPT Bisa Ambil Alih Komputer Pengguna
- Spotify Mulai Gaji Kreator Video Podcast
- Berapa Lama WhatsApp Diblokir karena Spam? Ini Dia Penjelasannya
- Sejarah Silicon Valley, Tempat Bersarangnya Para Raksasa Teknologi
- YouTube Rilis Fitur Saweran "Jewels", Mirip Coin di TikTok
- Cara Buat Daftar Isi yang Bisa Diklik Otomatis di Google Docs
- Kapasitas Mesin Blokir Ponsel BM Hampir Penuh, Input Nomor IMEI Tersendat
- Kabel Internet Asia-Amerika Putus, Indonesia Terpengaruh?
- BRTI Minta Operator Seluler Siapkan Opsi untuk Tolak SMS Penawaran
- Tanda-tanda Siri Bakal Bisa Diajak Ngobrol dengan Bahasa Indonesia
- Lenovo Luncurkan Laptop Layar Lipat Pertama, ThinkPad X1 Fold