Kominfo Pastikan Blokir Ponsel BM Tetap Berjalan Meski Input IMEI Terkendala

- Kementerian Komunikasi dan Informatika mengatakan bahwa kapasitas mesin Central Equipment Identity Register (CEIR) hampir penuh. Dari total kapasitas 1,2 miliar nomor IMEI, kini sudah terisi 95 persen. Alhasil, proses input data IMEI mengalami kendala.
Kendati demikian, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Kominfo, Ismail, mengklaim proses pemblokiran perangkat handphone, komputer genggam, dan tablet (HKT) ilegal atau black market (BM) tidak akan terganggu.
Aturan pemblokiran ponsel BM sendiri baru berjalan efektif per 15 September 2020.
"Tidak ada pengaruhnya karena itu cuma masalah teknis biasa," kata Ismail kepada KompasTekno, Rabu (30/9/2020).
Ismail menjelaskan, data-data di mesin CEIR yang sudah tidak digunakan akan dihapus.
Baca juga: Kapasitas Mesin Blokir Ponsel BM Hampir Penuh, Input Nomor IMEI Tersendat
Misalnya saja data nomor IMEI perangkat yang sudah terpakai atau tidak jadi diproduksi. Pada mulanya semua data nomor IMEI perangkat HKT dimasukan ke mesin CEIR, baik data perangkat baru maupun lama.
"Nanti akan melakukan pembersihan data perangkat yang tidak terpakai, sudah rusak, mati, tidak terealisasi, tidak jadi diproduksi, dan tidak jadi diimpor. Nanti akan dipisahkan dari sistem sehingga bersih lagi," jelas Ismail.
Proses pembersihan tersebut dikatakan Ismail tidak akan memakan waktu yang lama.
Untuk diketahui, mesin CEIR bertugas untuk memverifikasi data dari mesin Equipment Identity Registration (EIR) yang ada di sisi operator seluler, untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran terhadap ponsel ilegal atau black market (BM).
Soal keberadaan mesin CEIR, Ismail mengatakan saat ini masih berada di tangan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia ( ATSI).
Dikonfirmasi secara terpisah, Sekjen ATSI, Marwan O. Baasir mengatakan bahwa mesin tersebut akan diserahkan kepada Kominfo sekitar empat minggu ke depan.
Baca juga: Ponsel BM Diblokir, Negara Amankan Rp 2,8 Triliun Per Tahun
Mesin itu seyogyanya akan dikendalikan oleh Kementerian Kominfo dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
"Kami kumpul administrasi secara lengkap utk diserahkan nantinya," kata Marwan lewat pesan singkat, Rabu (30/9/2020).
Terkini Lainnya
- Saham Perusahaan-perusahaan Teknologi Rontok akibat Tarif Trump
- Sejarah E-sports di Dunia, Turnamen dan Game Pertama hingga Masuk Cabang Olahraga
- Kisah di Balik Kesuksesan Jeff Bezos, Penjual Burger yang Jadi Pendiri Amazon
- Kamera iPhone Ngeblur Saat Ambil Foto? Begini Cara Mengatasinya
- Snapdragon 8s Gen 4 Resmi, Lebih Ngebut walau Pakai CPU Lama
- Cara Beli Tiket Bioskop Online buat Nonton Film Bareng Keluarga Saat Lebaran 2025
- Ponsel Lipat Masa Depan Samsung Bisa Ditekuk Dua Arah?
- Fitur Baru Instagram Reels, Video Bisa Dikebut seperti TikTok
- Tablet Samsung Galaxy Tab S10 FE dan Tab S10 FE Plus Resmi, Pakai Exynos 1580
- Kenapa Pesan WhatsApp Tidak Masuk Jika Tidak Dibuka? Ini Penyebabnya
- Konsol Nintendo Switch 2 Diumumkan, Meluncur 5 Juni, Ini Harganya
- Intel Menyerah dari Pasar GPU "High-End", Tumbang dari Nvidia dkk?
- 10 Aplikasi Terpopuler di Dunia, Ini yang Diunduh Paling Banyak
- Bytedance "Suntik Mati" Fitur Mirip Instagram di TikTok
- Bagaimana Cara Wireless Charging di HP Bekerja? Ini Penjelasannya
- Kapasitas Mesin Blokir Ponsel BM Hampir Penuh, Input Nomor IMEI Tersendat
- Kabel Internet Asia-Amerika Putus, Indonesia Terpengaruh?
- BRTI Minta Operator Seluler Siapkan Opsi untuk Tolak SMS Penawaran
- Tanda-tanda Siri Bakal Bisa Diajak Ngobrol dengan Bahasa Indonesia
- Lenovo Luncurkan Laptop Layar Lipat Pertama, ThinkPad X1 Fold