cpu-data.info

- Dalam dua pekan ke depan Jakarta akan kembali memberlakukan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB). Berbeda dengan PSBB pertama beberapa bulan lalu, angkutan ojek online seperti Gojek dan Grab kali ini tetap dapat beroperasi mengangkut penumpang.

Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ada sebelas sektor perusahaan yang masih bisa beroperasi saat PSBB kali ini, salah satunya adalah perusahaan di sektor angkut barang dan penumpang.

"Motor berbasis aplikasi diperbolehkan untuk mengangkut barang dan penumpang dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat," ujar Anies dalam konferensi pers terkait kebijakan PSBB, Minggu (13/9/2020.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini akan mulai berlaku pada Senin (14/9/2020) hingga Minggu (26/9/2020).

Anies juga mengatakan bahwa detail serta aturan-aturan terkait hal tersebut akan segera disusun melalui SK Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Baca juga: Tak Perlu Ganti Aplikasi Gojek Saat ke Singapura, Thailand, dan Vietnam

Tak hanya itu, Anies juga menjelaskan bahwa nantinya mobilitas penduduk akan mulai dikurangi, termasuk jumlah kapasitas kendaraan umum yang dibatasi hingga 50 Persen.

Pemerintah juga akan membatasi jumlah penumpang dan frekuensi layanan serta armada  transportasi darat, kereta, kapal dan laut. 

Adapun kendaraan pribadi seperti mobil, hanya boleh diisi maksimal 2 orang per baris kursi kecuali kendaraan tersebut mengangkut keluarga yang berdomisili 1 rumah.

Namun, apabila tidak satu domisili maka wajib mengikuti ketentuan maksimal 2 orang per baris.

Pemerintah DKI Jakarta pun melonggarkan kebijakan ganjil genap yang nantinya akan ditiadakan selama PSBB dua pekan ke depan.

Baca juga: Duo Unicorn Gojek dan Grab Dibuat Merana oleh Corona

Adapun 11 bidang usaha vital yang masih boleh berjalan dengan kapasitas minimal adalah bidang usaha di sektor Kesehatan, Bahan Pangan dan Minuman, Energi, Komunikasi, Keuangan, Logistik, Perhotelan, Konstruksi, Industri Strategis, Perbankan, dan pasar modal.

Tak hanya itu, sektor pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional  dan sektor kebutuhan sehari-hari juga masih diperbolehkan beroperasi secara minimal.