Tuntutan RCTI soal Live di Medsos Harus Berizin Dinilai Tidak Masuk Akal
- PT Visi Citra Mitra Mulia (iNews TV) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) menggugat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dua perusahaan itu mengajukan uji materi soal UU Penyiaran, dan menilai pasal 1 angka 2 UU Penyiaran menyebabkan perlakuan berbeda antara penyelenggara penyiaran konvensional dan perusahaan over the top (OTT).
Penyelenggara penyiaran konvensional menggunakan frekuensi radio, sementara OTT seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan Netflix menggunakan internet.
Apabila gugatan itu dikabulkan, masyarakat baik perorangan maupun badan usaha terancam tidak leluasa menggunakan media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook dkk untuk melakukan siaran langsung (live).
Mereka dituntut untuk memiliki izin siaran, atau menjadi lembaga penyiaran terlebih dahulu, sebelum bisa melakukan aktivitas Live di media sosial.
Tidak masuk akal
Menurut Koordinator Divisi Penelitian Lembaga Pusat Kajian Media dan Komunikasi Remotivi, Muhammad Heychael, gugatan tersebut tidak masuk akal dan akan mengerdilkan ruang demokrasi.
Heychael menjelaskann apabila media sosial disepakati masuk kategori penyiaran, konsekuensinya adalah masyarakat harus memiliki izin siar jika ingin menggunakan platform media sosial untuk melakukan siaran langsung sebagaimana industri televisi.
Menurut Heychael, logika tersebut salah kaprah.
"Yang jadi masalah gini, kenapa UU Penyiaran itu mengatur frekuensi milik publik secara ketat, karena frekuensinya milik publik, karena itu dia gak bisa sepenuhnya bisnis," jelas Heychael.
Alasan kedua, model platform yang dikonsumsi adalah secara massal dan langsung. Siaran TV yang menggunakan frekuensi publik memiliki pilihan yang terbatas. Hal ini berbeda dengan internet, di mana pengguna bisa memilih tontonan yang sangat beragam dan berbeda.
"Karena internet sistemnya jaringan bukan komunikasi massa. Ketika kita menyamakan ini, berhubung internet juga pakai frekuensi, tapi tetap enggak bisa (disamakan) karena logika medianya beda," tuturnya.
"(Dampak gugatan) akan mengerdilkan ruang-ruang demokrasi dan kebebasan berekspresi. Ini preseden yang buruk," jelas Heychael melalui sambungan telepon kepada KompasTekno, Jumat (28/8/2020).
Menurut Heychael, berkaca dari negara lain, perusahaan OTT lebih banyak diatur pada aspek bisnisnya.
Baca juga: Duduk Perkara Gugatan RCTI yang Ancam Kebebasan Siaran Live di Medsos
"Misalnya AS itu yang diatur soal hate speech, pajaknya ditarik, yang diatur aspek bisnisnya bukan boleh atau tidak boleh (membuat siaran) dan harus izin atau sebagainya," jelasnya.
Terkini Lainnya
- Realme P2 Pro Meluncur, Spesifikasi Serba "Naik Kelas"
- Cara Jadwalkan Kirim Pesan Gmail di PC dan HP
- Kode Cek Nomor Telkomsel dan Cara Menghubunginya
- Cara Buat Menu Ceklis di Google Docs untuk Keperluan Dokumen
- Jawa Barat Sabet Medali Emas PON XXI Cabor E-sports Nomor Free Fire
- 3 Cara Cek Kesehatan Baterai Macbook dengan Mudah dan Praktis
- Cara Hapus Cache dan Riwayat Pencarian di Google Chrome
- Menpora Sebut Arena E-sports Jadi Venue Terbaik PON XXI 2024
- Game "Celestia: Chain of Fate" Bikinan Indonesia Rilis di PC dan Nintendo Switch
- Cara Mengatasi Akun Tidak Diizinkan Menggunakan WhatsApp, Jangan Panik
- Apple Intelligence Tak Bisa Digunakan di China dan Eropa, Kenapa?
- Bos ZTE Ungkap Faktor Utama Pendorong Ekonomi Digital di Indonesia
- Ini Dia, Smartphone dengan Layar Sekunder Dikelilingi Kamera
- 3 Cara Cek Versi Windows 32-bit atau 64-bit dengan Mudah dan Cepat
- PS5 Pro Ditenagai GPU Baru dari AMD, Seperti Ini Kemampuannya
- Jika Gugatan RCTI Dikabulkan, Facebook, Google, dkk Akan Diawasi KPI?
- Gugatan RCTI soal Live di Medsos: Sikap KPI dan Komentar Masyarakat
- Makin Kaya Selama Pandemi, Harta Bos Amazon Tembus Rp 2.900 Triliun
- Facebook Akui Kesulitan Lacak Pengguna untuk Iklan di iOS 14
- Kasus Kekerasan pada Perempuan via Internet Naik 3 Kali Lipat Selama Pandemi