Google Didenda Rp 9,9 Miliar karena Tolak Kabulkan "Hak untuk Dilupakan"
- Raksasa mesin pencari, Google, didenda 600.000 euro atau Rp 9,9 miliar oleh lembaga perlindungan data Belgia.
Denda itu dijatuhkan karena Google menolak hak untuk dilupakan atau right to be forgotten yang diminta oleh salah satu tokoh "ternama" namun anonim di Belgia.
Sebagai informasi, right to be forgotten adalah hak setiap orang untuk meminta agar informasi atau dokumen elektronik terkait dirinya yang sudah tidak relevan dapat "dihapuskan dari internet".
Tokoh tersebut meminta Google untuk menghapus tautan sejumlah berita tentang dirinya yang tersebar di laman pencarian Google.
Berita-berita tersebut berisi klaim pelecehan dan label politik yang tidak terbukti yang menurut sang tokoh tidak merepresentasikan apa yang diyakininya.
Menurut putusan pengadilan Uni Eropa tahun 2014, warga negara Eropa memang diperkenankan meminta perusahaan search engine seperti Google untuk menghapus artikel yang tidak akurat dan informasi kedaluwarsa tentang dirinya yang dianggap merusak citra.
Baca juga: Kasus Kebocoran Data di Indonesia dan Nasib UU Perlindungan Data Pribadi
Permintaan atas right to be forgotten tersebut sejatinya tidak harus selalu dikabulkan. Apalagi jika informasi yang beredar akurat dan memiliki unsur kepentingan publik.
Namun, hal ini harus mempertimbangkan hak individu dan privasi. Lembaga pelindungan data pribadi mengatakan bahwa Google melakukan pelanggaran serius dengan menolak permintaan tersebut. Otoritas menilai bahwa tindakan Google sangat lalai.
"Karena fakta-fakta belum ditetapkan, sudah lama, dan cenderung berdampak serius bagi pengadu, hak dan kepentingan orang yang bersangkutan harus menang," kata otoritas.
Di sisi lain, Google membantah klaim tersebut. Perusahaan yang bermarkas di Mountain View, California, AS itu akan melakukan banding atas keputusan lembaga pelindungan data Belgia.
"Sejak 2014, kami bekerja keras mengimplementasikan hak untuk dilupakan di Eropa dan mengambil langkah bijak, menyeimbangkan prinsip antara hak orang untuk mengakses informasi dan privasi," jelas perwakilan Google, dirangkum KompasTekno dari Cnet, Rabu (15/7/2020).
Baca juga: Sanksi Pidana di RUU Perlindungan Data Pribadi Diminta Dihapus
"Kami tidak yakin bahwa kasus ini bisa memenuhi kriteria Pengadilan Eropa untuk menghapus artikel jurnalistik dari pencarian, bahwa kami pikir informasi tersebut merupakan kepentingan publik dan laporan ini tetap dapat ditelusuri," imbuh perwakilan Google.
Namun, lembaga pelindungan data Belgia tidak sepakat dengan penjelasan Google. Mereka tetap akan meminta pengadilan untuk memutuskan.
Terkini Lainnya
- Instagram Hapus Fitur "Ikuti Hashtag", Ini Alasannya
- 5 Tips Menatap Layar HP yang Aman buat Mata, Penting Diperhatikan
- Aplikasi ChatGPT Kini Hadir untuk Semua Pengguna Windows, Tak Perlu Bayar
- Apa Itu Spam di WhatsApp? Ini Penjelasan dan Ciri-cirinya
- Casio Umumkan Ring Watch, Jam Tangan Cincin Harga Rp 2 Juta
- Cara Menghapus Akun Facebook yang Sudah Tidak Dipakai, Mudah dan Praktis
- HP "Underwater" Realme GT 7 Pro Rilis Global, Ini Spesifikasinya
- Yahoo Mail Kebagian Fitur AI, Bisa Rangkum dan Balas E-mail Langsung
- Perbedaan Chromebook dan Laptop Windows yang Perlu Diketahui
- Oppo Reno 13 Series Meluncur Sebentar Lagi, Ini Tanggal Rilisnya
- Janji Terbaru Apple di Indonesia, Rp 1,5 Triliun untuk Cabut Blokir iPhone 16
- China Pamer Roket yang Bisa Dipakai Ulang, Saingi Roket Elon Musk
- 10 Cara Mengubah Tulisan di WhatsApp Menjadi Unik, Mudah dan Praktis
- Ini Dia, Jadwal Rilis Global dan Daftar HP Xiaomi yang Kebagian HyperOS 2
- 2 Tim Indonesia Lolos Grand Final "Free Fire" FFWS Global 2024 di Brasil
- Janji Terbaru Apple di Indonesia, Rp 1,5 Triliun untuk Cabut Blokir iPhone 16
- Trailer Game "Far Cry 6" Dirilis Setelah Sempat Bocor
- Oppo A12s Resmi Meluncur, Ini Bedanya dari A12
- Cara Mengecek Kapasitas dan Penggunaan RAM di Perangkat Android
- Membandingkan Redmi 9 dan Redmi 8, Apa Saja Peningkatannya?
- Redmi 9 Versi Indonesia Tak Punya NFC, Ini Alasan Xiaomi