Smartfren: Blokir IMEI Lebih Menguntungkan Pemerintah

JAKARTA, - Disahkannya aturan pemblokiran IMEI ponsel black market (BM), membuat operator seluler akan menjadi ujung tombak dari regulasi ini.
Jika peraturan ini sudah diimplementasikan, operator seluler-lah yang nantinya akan memblokir akses jaringan seluler ponsel black market.
Untuk dapat mendeteksi apakah IMEI sebuah ponsel itu legal atau tidak, operator butuh investasi mesin pendeteksi Equipment Identity Register (EIR) yang konon akan memakan biaya besar. Namun jika regulasi IMEI ini berjalan, apakah akan menguntungkan operator?
Menurut Djoko Tata Ibrahim, Deputy CEO Smartfren, regulasi ini akan lebih menguntungkan peredaran handphone itu sendiri. Menurutnya, pemerintah adalah pihak yang pasti akan diuntungkan dengan adanya sumber pendapatan dari pajak impor smartphone.
Baca juga: Kominfo Akan Diskusi Pengadaan Mesin Deteksi IMEI dengan Operator
"Mungkin lebih (menguntungkan) pada peredaran handphone itu sendiri. Lebih kepada pendapatan pemerintah dalam hal impor handphone," kata Djoko ketika ditemui dalam acara peluncuran Smartpoin 2.0 di kawasan Jakarta Selatan, Rabu (30/10/2019).
Ia melanjutkan bagi operator, keuntungan dari regulasi ini adalah membantu operator seluler untuk bisa melakukan promosi tertentu pada satu IMEI yang tetap.
Menurut Djoko, dari sisi operator, blokir IMEI membantunya supaya operator seluler bisa melakukan promosi dengan satu IMEI yang tetap. Tidak berganti ganti nomornya.
"Jadi nanti ada promosi dengan nomor ini, ini, ini, akan mendapat bonus khusus misalnya. Jadi yang dilihat itu bukan nomornya kadang-kadang. Nomornya dia ganti tapi imeinya itu tetap.
Baca juga: 10 Rekomendasi ATSI soal Blokir Ponsel BM dengan IMEI
Kendati demikian, ia berharap regulasi ini tetap tidak merugikan operator dan konsumen. Ia mengatakan tetap mendukung apa yang ditetapkan pemerintah.
"Kita sih dukung aja karena itu kan masalahnya ranah import, pengawasan Bea dan Cukai, dan juga masalah merek distribusi," pungkas Djoko.
Terkini Lainnya
- Netflix Buka Restoran, Bawa Konsep Serial dan Film Populer
- 2 Cara Menghentikan SMS Spam Iklan Pinjol yang Mengganggu
- Cara Blokir SMS Spam dan Promosi di HP Samsung
- MSI "Pede" Jual Konsol PC Handheld Lebih Mahal dari Asus dan Lenovo
- 4 Cara Bikin Kartu Ucapan Lebaran 2025 untuk Hampers, Cepat dan Bisa Cetak Sendiri
- Unboxing Moto G45 5G, HP Pertama Motorola "Comeback" ke RI
- Tablet "Flagship" Huawei MatePad Pro13.2 Meluncur, Bawa Fitur Olah Dokumen Level PC
- Motorola Resmi Kembali ke Indonesia, Bawa HP Moto G45 5G
- Ponsel Lipat Huawei Mate X6 Meluncur, Harga Rp 31 Jutaan
- Huawei Mate XT Ultimate Resmi Rilis Global, Smartphone Lipat Tiga Harga Rp 60 Juta
- Cara Menghapus Cache di HP Xiaomi dengan Mudah dan Praktis
- iPhone SE Tidak Ada Lagi, Ini Gantinya?
- Begini Kemampuan AI di PC Gaming Handheld MSI Claw 8 AI Plus
- Bocoran 4 Saudara Kembar Oppo Find X9
- 2 Cara Beli Tiket Kapal Feri Online untuk Mudik Lebaran 2025, Mudah dan Praktis
- Pengguna Aktif Harian Twitter Indonesia Diklaim Terbanyak
- Smartfren Gelar Smartpoin 2.0, Pelanggan Bisa Tukar Poin dengan Hadiah
- Pengguna Twitter di Indonesia Ternyata Doyan Belanja di Akhir Tahun
- Begini Penampakan Calon Arloji Pintar Xiaomi yang Mirip Apple Watch
- Samsung Bikin Casing Ponsel "Bertelinga"?