cpu-data.info

XL Minta Pemerintah Berikan Insentif ke Operator untuk Blokir Ponsel BM

CEO XL Axiata Dian Siswarini (kanan)
Lihat Foto

JAKARTA, - Operator seluler harus mengeluarkan dana besar untuk investasi pengadaan alat Equipment Identity Register (EIR) demi memenuhi permintaan pemerintah dalam upaya pemblokiran ponsel black market lewat IMEI.

Dana tersebut dibebankan kepada masing-masing operator seluler dan jumlahnya terbilang cukup besar.

Investasi yang harus dikeluarkan oleh setiap operator seluler demi menyediakan alat EIR ini jumlahnya bisa berbeda-beda. Untuk XL Axiata, diperkirakan dana yang bakal dihabiskan mencapai 40 juta dollar AS.

Baca juga: Ini Dia, Isi Lengkap Rencana Aturan Blokir Ponsel BM

Oleh karena itulah CEO XL Axiata, Dian Siswarini mengatakan pemerintah seharusnya memberi insentif kepada operator seluler untuk meringankan beban pengeluaran tersebut.

"Kalau kami siih berharap ada insentif, dalam bentuk yang lain itu lebih mungkin. Jadi setidaknya ada insentif dari pemerintah karena kami (operator) menanam investasi. Hal itu yang kami harapkan," kata Dian di sela acara uji coba 5G XL di Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Karena tujuannya memang untuk kebaikan bersama, Dian mengatakan operator seluler pasti akan mematuhi aturan blokir ponsel BM apabila disahkan dan mulai diimplementasikan.

Namun, dia tetap menekankan bahwa sebaiknya ada timbal balik supaya investasi yang dikeluarkan operator tidak tertalu berat.

Baca juga: Aturan Blokir Ponsel BM Tak Jadi Disahkan 17 Agustus, Ini Alasannya

Insentif tersebut, lanjut Dian, bisa diberikan dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah keringanan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi. "Iya, itu (BHP) salah satu contohnya," kata Dian.

Selain itu, dia mengatakan pemerintah juga bisa memperlancar pemblokiran ponsel BM oleh operator dengan cara melakukan verisifikasi nomor IMEI terlebih dahulu. Barulah informasi IMEI tersebut diberikan ke operator untuk menerapkan pemblokiran.

"Jadi verifikasi dilakukan pemerintah, nanti kami dapat informasi dari sistem yang disediakan pemerintah itu tentang valid atau tidaknya IMEI tersebut, supaya jadi standar untuk semua operator," pungkas Dian.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat