Jika Ponsel BM Diblokir, Pemerintah Diminta Permudah TKDN
- Pada Agustus 2019 mendatang, pemerintah menargetkan mengesahkan regulasi untuk menekan angka peredaran ponsel black market (BM) di Indonesia.
Jika regulasi ini diimplementasikan, lembaga analis pasar IDC Indonesia meminta agar pemerintah mempermudah syarat tingkat kandungan dalam negeri (TKDN).
Menurut analis IDC Indonesia, Risky Febrian, hal tersebut bisa diberikan pemerintah sebagai insentif bagi para vendor smartphone yang ingin mengimpor produknya secara resmi.
Pasalnya menurut Risky, ada beberapa vendor yang tidak bisa memasarkan produknya di Indonesia karena terkendala TKDN, seperti OnePlus atau Google. Padahal brand tersebut cukup diminati di Indonesia.
Hal itulah yang kemudian memicu adanya permintaan ponsel blac kmarket untuk merek tertentu. Sehingga celah ini bisa dimanfaatkan oleh para pengimpor smartphone secara ilegal.
Baca juga: Aturan Blokir Ponsel Black Market Akan Disahkan Bulan Depan
"Permintaan konsumen untuk merek smartphone yang tidak tersedia resmi di Indonesia pasti akan selalu ada," kata Risky.
"Sebaiknya menurut saya pribadi, berbarengan dengan kebijakan IMEI ini, pemerintah juga bisa memberikan kemudahan atau insentif bagi implementasi TKDN," ungkap Risky kepada KompasTekno melalui pesan singkat, Jumat (5/7/2019).
Hal itu disebut Risky untuk mengantisipasi permintaan terhadap produk-produk yang tidak tersedia secara resmi tersebut.
Tak hanya soal TKDN, Risky juga menyarankan pemerintah untuk memberi insentif lainnya kepada vendor smartphone, seperti kemudahan pajak. Dengan begitu, harga jual ponsel resmi di Indonesia bisa ditekan, bahkan bisa mendekati harga ponsel black market.
Baca juga: Ramai Blokir Ponsel Lewat IMEI, Begini Cara Mengeceknya
"Insentif bagi vendor yang 'comply' terhadap TKDN juga bisa menurunkan harga jual dari produk smartphone-nya, jadi harganya bisa ditekan mendekati harga smartphone black market. Insentif ini contohnya seperti kemudahan pajak bagi vendor yang membangun sendiri pabriknya di sini," tambah Risky.
Kendati demikian, Risky optimistis bahwa pemblokiran ponsel black market di Indonesia akan membawa dampak positif dalam jangka panjang kepada industri smartphone Tanah Air. Risky memprediksi akan ada peningkatan jumlah pengapalan jika regulasi ini diimplementasikan dengan tepat.
Jika nanti implementasinya berjalan lancar, Risky menganggap konsumen yang tadinya biasa membeli produk black market, mau tidak mau harus berpindah membeli produk yang resmi.
"Dampaknya akan meningkatkan total shipment smartphone itu sendiri untuk mengisi ceruk pasar yang ditinggalkan produk smartphone black market," pungkasnya.
Terkini Lainnya
- TikTok Tidak Bisa Diakses Lagi di Amerika Serikat
- Foto "Selfie" Kini Bisa Disulap Langsung Jadi Stiker WhatsApp
- Ponsel Lipat Huawei Mate X6 Segera Masuk Indonesia, Intip Spesifikasinya
- Apa Itu Product Active Failed di Microsoft Word? Begini Penyebab dan Cara Mengatasinya
- Cara Masukkan Tabel di Pesan Gmail dengan Mudah
- 3 Cara Menghapus Cache di iPhone dengan Mudah dan Praktis
- CEO TikTok Ternyata Pernah Magang di Facebook
- Aplikasi TikTok Hilang dari Google Play Store dan Apple App Store AS
- Cara Factory Reset HP Xiaomi dengan Mudah dan Praktis
- Apa Arti “Re” di Gmail dan Mengapa Muncul saat Membalas Pesan?
- TikTok Jawab Putusan AS, Sebut 170 Juta Pengguna Akan Terdampak Penutupan
- Microsoft Hentikan Dukungan Office di Windows 10 Tahun Ini
- TikTok Terancam Ditutup, Medsos RedNote Jadi Aplikasi No. 1 di AS
- Amerika Akan Blokir TikTok, Siapa yang Bakal Diuntungkan?
- Spesifikasi dan Harga Oppo Reno 13 5G di Indonesia
- Cara Mengetahui WhatsApp, Instagram, Facebook, dan YouTube Sedang "Error"
- Redmi K20 Pro "Avengers" Resmi Meluncur, Harganya?
- Rencana Pemblokiran Ponsel BM Disebut Bisa Bikin Konsumen Takut
- Belanja Aplikasi di Smartphone Tembus Rp 565 Triliun
- Xiaomi Rilis Sensor dan Kamera Pintar untuk "Smart Home" di Indonesia