Rencana Pemblokiran Ponsel BM Disebut Bisa Bikin Konsumen Takut

- Pemerintah akan melakukan pemblokiran terhadap ponsel-ponsel ilegal yang beredar di Indonesia. Kementerian Perindustrian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Kementerian Perdagangan, telah menyusun regulasinya yang akan disahkan bulan depan.
Melihat keseriusan pemerintah untuk meredam peredaran ponsel ilegal alias black market (BM) di Indonesia, lembaga riset IDC Indonesia melihat kebijakan tersebut berpotensi memberi dampak negatif terhadap kosumen dalam jangka pendek.
Baca juga: Aturan Blokir Ponsel Black Market Akan Disahkan Bulan Depan
Menurut Risky Febrian, Market Analyst di IDC Indonesia, konsumen akan merasa bingung atau ragu soal perbedaan ponsel resmi dan ponsel BM. Ujung-ujungnya, angka penjualan bisa menurun.
"Dampak jangka pendek yang mungkin bisa terjadi juga adalah adanya penurunan permintaan di pasar. Konsumen awam akan cenderung takut untuk membeli smartphone," kata Risky melalui pesan singkat kepada KompasTekno, Jumat (5/7/2019).
Selain itu, Risky juga mengatakan bahwa penurunan permintaan pasar bisa terjadi karena harga smartphone resmi cenderung lebih tinggi ketimbang versi blackmarket. Konsumen, kata Risky, akan menahan pembeliannya karena faktor ini.
Baca juga: Beda Harga Rp 300.000, Ponsel Xiaomi "BM" Masih Banyak Diburu
Dia pun menyarankan para vendor ponsel resmi memastikan arus distribusi berjalan lancar sebagai antisipasi dampak negatif yang bersifat sementara tersebut.
Risky menilai bahwa pemblokiran ponsel BM pada akhirnya akan memberikan efek positif dalam jangka panjang apabila penerapannya berjalan dengan lancar.
Baca juga: Ramai Blokir Ponsel Lewat IMEI, Begini Cara Mengeceknya
Sebab, jika ponsel ilegal berhasil diberantas, maka akan ada ceruk pasar yang ditinggalkan. Celah yang menurut Risky dapat diisi oleh produk ponsel resmi sehingga penjualannya kemudian bisa meningkat.
"Ini kalau implementasinya nanti berjalan lancar ya. Seharusnya Kemenperin dan Kominfo bisa mempersiapkan kebijakan ini lebih baik, berkaca dari pengalaman kebijakan registrasi SIM card yang lalu," pungkas Risky.
Terkini Lainnya
- Daftar Harga Netflix di Indonesia, Mulai Rp 54.000
- iPhone 16e Meluncur, iPhone 16 Versi "Murah"
- Xiaomi Suntik DeepSeek AI ke HyperOS, Ini HP yang Kebagian
- Nugroho Sulistyo Budi Resmi Dilantik Jadi Kepala BSSN
- Bocoran Desain iPhone 17 Pro, Jadi Mirip Ponsel Poco?
- HP Xiaomi Ini Dapat Update 6 Tahun, Dijual di Indonesia
- Foto: 100 Meter dari Panggung Seventeen Bangkok Tetap "Gokil" Pakai Samsung S25 Ultra
- Cara Buat Twibbon Ramadan 2025 di Canva lewat HP dan Desktop
- Garmin Instinct 3 Series Rilis di Indonesia, Kini Pakai Layar AMOLED
- Cara Bikin Kata-kata Kartu Ucapan Lebaran untuk Hampers Lebaran via ChatGPT
- 5 Negara Larang DeepSeek, Terbaru Korea Selatan
- Ini Dia Fitur xAI Grok 3, AI Terbaru Buatan Elon Musk
- Melihat HP Lipat Huawei Mate X6 Lebih Dekat, Layar Besar Bodi Ramping
- Google Didenda Rp 202 Miliar, Pakar Dorong Regulasi Digital yang Lebih Adil
- HP Realme P3 Pro dan P3x 5G Meluncur, Bawa Baterai Besar dan Chipset Baru
- Belanja Aplikasi di Smartphone Tembus Rp 565 Triliun
- Xiaomi Rilis Sensor dan Kamera Pintar untuk "Smart Home" di Indonesia
- Cara Munculkan Notifikasi Ponsel Android di PC Windows 10
- Arab Saudi Gandeng Traveloka dan Tokopedia untuk Buat "Platform" Umrah
- Samsung Dituntut karena Iklan Ponsel Galaxy di Pantai