cpu-data.info

- Biro Penyelidik Federal AS (FBI) menyatakan bahwa platform video berdurasi pendek, TikTok berpotensi menjadi ancaman terhadap keamanan nasional di Amerika Serikat.

Setidaknya begitulah yang disampaikan oleh Direktur FBI, Christopher Wray dalam sebuah acara kunjungan ke Sekolah Tinggi Kebijakan Publik Gerald R.Ford di Universitas Michigan, AS.

Menurut Wray, popularitas aplikasi TikTok memiliki dampak yang sangat besar. Aplikasi tersebut tercatat memiliki pengguna aktif bulanan (Monthly Active Users/MAU) sebanyak 80 juta pengguna di AS, sedangkan jika diakumulasi secara global, TikTok memiliki satu miliar pengguna aktif.

Banyaknya angka tersebut menimbulkan kekhawatiran bahwa perusahaan induk TikTok, ByteDance, akan memanfaatkan popularitasnya. Misalnya, merekomendasikan konten-konten yang bertentangan dengan kebijakan dan menggunakannya sebagai taktik memengaruhi pengguna di AS.

Baca juga: FBI Minta Semua Router di Seluruh Dunia untuk Di-restart

Seperti kebanyakan media sosial pada umumnya, TikTok juga menerapkan sistem algoritma yang mampu menyuguhkan sejumlah konten sesuai dengan minat penggunanya. Nah, FBI mengkhawatirkan bahwa pemerintah Beijing bisa saja ikut campur tangan bila mereka mau melakukan “operasi pengaruh”.

Dilansir KompasTekno dari Tech Spot, Sabtu (17/12/2022), Wray menegaskan bahwa China memiliki misi yang sangat bertentangan dengan kepentingan dan kebijakan yang diterapkan di AS.

“Seluruh alat untuk mengontrol dan “memata-matai” berada di tangan pemerintah yang tidak menerapkan nilai yang sama dengan kami. Ini yang harus menjadi perhatian kita” ujar Wray. Maka dari itu, penggunaan aplikasi TikTok tengah menjadi fokus utama dari pemerintah dan warga setempat.

Selain Wray, beberapa politisi di AS pun turut mengatakan hal yang senada. Bahkan ada yang berpendapat bahwa seharusnya penggunaan TikTok di AS perlu dilarang secara total.

Baca juga: TikTok Akui Karyawannya di China Bisa Akses Data Pengguna Eropa

Pendapat tersebut disampaikan oleh Komisioner FCC (Federal Communications Commission) Brendan Carr kepada pemerintah. Menurutnya, pemerintah AS seharusnya menegakkan sebuah kebijakan baru untuk melarang adanya aplikasi China.

Pemerintah AS juga perlu mengadakan kerja sama dan membuat perjanjian dengan perusahaan ByteDance untuk meluruskan masalah terkait keamanan data pengguna di TikTok.

Menanggapi pernyataan tersebut, pihak TikTok pun angkat suara. Menurut juru bicara TikTok, Brooke Oberwetter, masukan dari dari Wray akan dijadikan bahan pertimbangan dan diskusi lebih lanjut bersama pemerintah AS.

“Meski kami tidak dapat mengungkapkan diskusi yang dilakukan secara spesifik, kami yakin bahwa (diskusi tersebut) dapat menjawab kekhawatiran keamanan nasional dan membuat langkah signifikan menuju solusi (yang diharapkan),” ujar Oberwetter melalui e-mail, sebagaimana dirangkum KompasTekno dari AP News.

Dalam sebuah sidang senat pada September lalu, Chief Operating Officer (COO) TikTok, Vanessa Pappasa menegaskan bahwa perusahaan menjamin seluruh data pengguna AS dan pemerintah di China tidak diberi akses untuk mengontrol data pengguna.

“Kami tidak akan pernah membagikan data, titik,” tegas Pappas.