cpu-data.info

- Invasi Rusia ke Ukraina yang sudah berlangsung mulai Kamis (24/2/2022) hingga Selasa (1/3/2022), telah menelan ratusan korban jiwa dari kalangan sipil.

Per hari Minggu kemarin (27/2/2022), Komisi Hak Asasi Ukraina mencatat bahwa terdapat 210 penduduk sipil tewas, termasuk anak-anak. Dunia tak tinggal diam atas kejadian ini, kecaman pada Moskwa dan ajakan untuk menyudahi invasi tersebut terus bergulir.

Tak hanya itu, banyak pihak internasional yang juga telah menjatuhkan sanksi pada Rusia atas perbuatannya. Sanksi atau hukuman ini datang dari sejumlah negara seperti Amerika Serikat (AS) dan juga organisasi internasional, Uni Eropa (EU).

Baca juga: Aksi Hacker Anonymous Melawan Rusia, Deklarasi Perang hingga Kirim Pesan pada Putin

Sanksi Rusia dilayangkan pada beberapa sektor, termasuk teknologi. Secara umum, sanksi tersebut berbentuk pembatasan atau embargo untuk mengoperasikan teknologi di “negeri beruang merah” tersebut.

Selengkapnya, berikut deretan sanksi teknologi yang dijatuhkan untuk Rusia atas invasi ke Ukraina.

1. EU stop perdagangan teknologi ke perusahaan Rusia

Atas kejadian invasi Rusia ke Ukraina, EU memberikan larangan pada semua perusahaan yang berbasis di wilayahnya, untuk berdagang atau bertransaksi dengan perusahaan Rusia di sektor teknologi.

Perusahaan yang berada di wilayah EU dilarang mengekspor teknologi ke JSC Kalashnikov, yang merupakan perusahaan pengembang teknologi pertahanan dan produsen senjata dari Rusia.

Dilansir dari Financial Times, Selasa (1/3/2022), selain JSC Kalashinkov, terdapat beberapa perusahaan Rusia di sektor teknologi pertahanan dan keamanan lain, yang masuk dalam daftar pelarangan perdagangan EU, antara lain sebagai berikut:

• Produsen pembuat senjata, Almaz-Antey
• Perusahaan pembuat truk
• Perusahaan pengembang teknologi pertahanan, Rostec
• Produsen pembuat kapal selam nuklir, Sevmash
• Perusahaan pembuat kapal, United Shipbuilding Corporation

2. EU blokir perusahaan Internet Research Agency

Internet Research Agency merupakan perusahaan yang bergerak dalam hal membuat pengaruh opini publik melalui beberapa platform di internet, yang dikendalikan oleh pemerintah Rusia.

EU juga memblokir perusahaan ini karena dinilai telah digunakan oleh Rusia untuk kampanye menyebarkan informasi yang salah atas Ukraina. Internet Research Agency sendiri didanai oleh Yevgeny Prigozhin, seorang konglomerat yang punya pengaruh politik di Rusia.

3. EU batasi batasi ekspor barang dan teknologi penggunaan ganda

Kemudian, EU juga telah memutuskan untuk memberi sanksi Rusia berupa pembatasan lebih lanjut terkait ekspor barang dan teknologi yang peruntukannya bisa digunakan oleh kalangan militer dan non militer (dual use goods and technology).

Salah satu barang dalam klasifikasi tersebut yang dibatasi untuk ekspor ke rusia adalah semikonduktor, atau bahan penghantar listrik yang kerap dipakai untuk membuat chipset laptop dan ponsel.

4. Pembatasan operator seluler Rostelecom oleh AS

Sanksi Rusia atas invasi ke Ukraina juga datang dari AS, yang mengeluarkan kebijakan untuk membatasi penggunaan layanan dari operator seluler Rusia, Rostelecom. Rostelecom sendiri merupakan salah satu pilar penting bagi perekonomian Rusia.

Dengan pembatasan tersebut, harapannya Rusia tidak lagi bisa memperoleh pendapatan dari pasar AS, yang digunakan sebagai modal untuk dalam melancarkan aksi invasi ke Ukraina, sebagaimana dilansir laman resmi Departemen Keuangan AS, Selasa (1/3/2022).

5. Pembatasan ekspor teknologi kelas tinggi AS ke Rusia

Sama seperti sanksi yang diberikan oleh EU, AS juga melayangkan pembatasan ekspor teknologi kelas tinggi untuk pertahanan dan keamanan ke rusia. Upaya ini ditujukkan agar menjauhkan militer Rusia dari teknologi yang dikembangkan AS.

Baca juga: 8 Akun Twitter yang Bisa Diikuti untuk Memantau Perang Rusia-Ukraina

Pembatasan tersebut juga berlaku pada produk seperti chipset dan komputer. Selain pembatasan tersebut, AS juga memblokir layanan keuangaan digital dari perusahaan bank asal Rusia, Sovcombank.

Selain dari dua pihak tersebut, sanksi Rusia juga dilayangkan oleh Inggris, yang salah satunya berupa pelarangan ekspor peralatan dan komponen teknis kelas tinggi di berbagai sektor, seperti elektronik, telekomunikasi, dan kedirgantaraan.