Xiaomi Masuk Daftar Cekal di AS, Dianggap Perusahaan Militer Komunis

- Menjelang akhir masa pemerintahannya, Presiden AS, Donald Trump memasukkan Xiaomi ke dalam daftar hitam (blacklist) perusahaan yang dilarang untuk berinvestasi.
Xiaomi akan menjadi subyek larangan investasi berdasar Undang-undang yang baru, yang memaksa investor-investor asal AS melakukan divestasi saham per 11 November 2021 mendatang.
Dimasukkannya Xiaomi ke dalam daftar perusahaan yang dicekal itu setelah Departemen Pertahanan AS mengkategorikan Xiaomi sebagai "perusahaan militer milik komunis China".
Baca juga: Deretan Media Sosial dan Layanan Online yang Memblokir Donald Trump
Selain Xiaomi, ada sembilan perusahaan China lainnya yang masuk daftar cekal, sebagian besar didominasi oleh perusahaan yang bergerak di industri penerbangan, kedirgantaraan, pembuatan kapal, bahan kimia, telekomunikasi, konstruksi, dan infrastruktur.
Sebagai informasi, daftar ini berbeda dengan daftar "entity list" yang diterapkan oleh Departemen Perdagangan AS, di mana Huawei masuk dalam daftar itu.
Seluruh perusahaan yang masuk dalam daftar entity list, dilarang melakukan transaksi apa pun, termasuk jual-beli komponen dan software dengan perusahaan AS, tanpa persetujuan pemerintah AS.
Sementara Undang-undang baru tentang investasi ini hanya mengatur agar perusahaan-perusahaan AS mengalihkan saham-sahamnya dari perusahaan China yang ada di dalam daftar.
Selain China, administrasi Trump kini juga sedang menjajaki memblokir perusahaan-perusahaan dari lima negara lain, agar tidak memasok perangkat telekomunikasi ke AS. Negara-negara yang dimaksud adalah Rusia, Iran, Korea Utara, Kuba, dan venezuela.
Baca juga: Masuk Daftar Hitam AS, Bagaimana Nasib Drone Buatan DJI?
Ada kemungkinan kebijakan ini akan diubah pada masa pemerintahan Presiden AS yang baru, Joe Biden.
Sebelumnya, pada Mei 2019 lalu, pemerintahan Trump memasukkan Huawei ke dalam entity list. Sejak saat itu, Google dan beberapa perusahaan lain memutuskan bisnisnya dengan Huawei.
Hal serupa juga pernah dialami oleh ZTE pada 2016 lalu. Kala itu, AS membatasi penjualan komponen telekomunikasi pada ZTE yang kemudian membekukan rantai pasokan komponen perusahaan tersebut.
PaLalu pada Desember 2020 lalu, pemerintah AS juga memasukkan nama pabrikan drone asal China, DJI, ke dalam daftar perusahaan yang terlarang dalam urusan perdagangan. Masih belum jelas seperti apa nantinya dampak jangka panjang blacklist AS atas DJI ini.
Terkini Lainnya
- Bocoran Spesifikasi HP Xiaomi 15 Ultra, Bawa Kamera Periskop 200 MP
- Ketika Google Mencibir, OpenAI Justru Meniru DeepSeek
- Harga ChatGPT Plus dan Cara Berlangganannya
- Ponsel Lipat Tiga Huawei Mate XT Ultimate Hiasi Bandara Kuala Lumpur Malaysia
- 9 Cara Mengatasi WhatsApp Tidak Ada Notifikasi kalau Tidak Buka Aplikasi
- Fenomena Unik Pakai Apple Watch di Pergelangan Kaki, Ini Alasannya
- 3 Cara Beli Tiket Bus Online buat Mudik Lebaran 2025, Mudah dan Praktis
- Instagram Uji Tombol "Dislike", Muncul di Kolom Komentar
- Video: Hasil Foto Konser Seventeen di Bangkok, Thailand, dan Tips Rekam Antiburik
- ZTE Blade V70 Max Dirilis, Bawa Baterai 6.000 mAh dan Dynamic Island ala iPhone
- 4 HP Android Murah Terbaru 2025, Harga Rp 2 juta-Rp 3 jutaan
- Cara Cek Numerologi di ChatGPT yang Lagi Ramai buat Baca Karakter Berdasar Angka
- 61 HP Samsung yang Kebagian One UI 7
- AMD dan Nvidia Kompak Umumkan Tanggal Rilis GPU Terbarunya
- 15 Masalah yang Sering Ditemui Pengguna HP Android
- Samsung Luncurkan Galaxy Smart Tag untuk Lacak Ponsel Hilang
- S Pen Kini Hadir Di Galaxy S21 Ultra, Bagaimana Nasib Galaxy Note?
- Galaxy S21 Dijual Tanpa Charger dan Earphone, Ini Alasan Samsung
- Samsung Umumkan Stylus S Pen untuk Galaxy S21 Ultra, Ada 2 Versi
- Ini Harga Samsung Galaxy S21, S21 Plus, dan S21 Ultra di Indonesia