cpu-data.info

- Beberapa waktu lalu, kasus pembobolan rekening bank melalui nomor handphone menimpa wartawan senior Ilham Bintang.

Pelaku diduga menggunakan modus pembajakan kartu subscriber identity module (SIM) untuk membobol rekening bank milik korban.

Pelaku mengatasnamakan diri sebagai Ilham Bintang dan datang ke sebuah gerai Indosat untuk mengambil alih kartu SIM milik Ilham Bintang.

Guna melancarkan aksinya, pelaku tersebut diduga membawa sebuah fotokopi kartu identitas untuk mengelabui pihak Indosat. 

Setelah berhasil mengambil alih nomor kartu SIM milik korban, pelaku pun dapat dengan leluasa melakukan tindak kejahatannya.

Kasus ini kemudian memunculkan pertanyaan soal keamanan data pengguna. Indonesia belum memiliki regulasi untuk melindungi data-data milik konsumen seperti aturan GDPR yang sudah diterapkan di wilayah Eropa. 

Pihak Kementerian Kominfo pun buka suara soal Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang sampai saat ini belum rampung.

Baca juga: Menkominfo Johnny Plate Ingin Bikin Gol RUU PDP

Menurut Plt. Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu, nantinya ada sanksi yang akan diterapkan jika ada pihak yang melakukan penyalahgunaan data pribadi seperti pada kasus Ilham Bintang ini.

"Seluruh pihak yang terlibat dalam data pribadi itu bertanggung jawab sepenuhnya dan mereka akan dikenakan sejumlah sanksi jika terjadi penyalahgunaan data pribadi yang termasuk dalam kasus-kasus ini," ujar Ferdinandus.

Pria yang akrab disapa Nando ini pun mengatakan bahwa RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) saat ini masih dalam tahap proses untuk pengiriman ke DPR.

"Seharusnya dari akhir tahun lalu sudah selesai, tapi RUU sekarang sedang dalam proses ke DPR," ujar Ferdinandus kepada KompasTekno saat ditemui di Studio Orange KompasTV, Selasa (21/1/2020).

Baca juga: Pengajuan Draft RUU Perlindungan Data Pribadi Dipastikan Molor

Lebih lanjut, Ferdinandus mengatakan bahwa keterlambatan terjadi saat proses paraf dari pihak Kementerian yang terkait.

"Karena tahapan paraf dari kementerian terkait, itu yang agak delay dikit. Jadi bulan ini harusnya sudah selesai," kata Ferdinandus. 

Ia juga mengatakan, Menteri Kominfo, Johnny Plate pun sudah setuju dengan draft yang akan diajukan ke DPR.

"Kalau dari segi naskah, pihak kami, Menteri Kominfo, Johnny G Plate dari Desember itu sudah deal," pungkas Ferdinandus.