cpu-data.info

- Setelah Vietnam, Thailand, dan Singapura, Go-Jek juga ingin melebarkan sayap ke Malaysia. Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke belakangan mengungkap rencana ekspansi Go-Jek ini dalam sebuah wawancara.

Ia mengatakan, perwakilan Go-Jek sempat menemuinya bulan lalu dan mengungkapkan ketertarikan pihaknya untuk mengaspal di jalanan Negeri Jiran.

"Saya mengatakan, negara kami terbuka dengan investasi asing. Jika mereka (Go-Jek) ingin membuka perusahaan di sini, mereka boleh melakukannya. Saya dengar, mereka sedang dalam proses membuka perusahaannya di sini," jelas Loke.

Baca juga: Go-Jek Resmi Meluncur di Thailand dengan Nama "Get"

Sayangnya, Loke menolak menjelaskan apakah Go-Jek telah secara resmi mengajukan permohonan untuk beroperasi di sana atau belum. Ia mengaku kurang memahami perkara tersebut.

Meski membuka pintu, Loke juga kembali mengingatkan Gojek bahwa Malaysia memiliki aturan yang ketat untuk transportasi online, terutama berbasis kendaraan roda dua.

Beda perkataan

Pernyataan Loke kali ini berbeda denga yang dikatakannya tahun lalu, ketika kabar ekspansi Gojek di Malaysia mulai berhembus. Kala itu, Loke mengatakan peluang Gojek mengaspal di Malaysia sangat kecil.

"Pandangan personal saya, kami tidak siap memperkenalkan ride-sharing (berbasis motor) dan tak ada rencana ke sana," kata Loke, pasca ditanya anggota DPR Khairy Jamaluddin dalam rapat parlemen pada 31 Juli 2018 lalu.

Alasannya, volume roda dua di Malaysia sudah cukup sesak, belum lagi tingkat kecelakaan yang cukup tinggi, sebagaimana KompasTekno lansir dari Malay Mail, Senin (20/5/2019).

Namun, Loke mengatakan apabila ada proposal khusus, masalah tersebut bisa dipelajari dulu oleh Komisi Transportasi Darat Publik setempat.

Baca juga: Upaya Go-Jek Ekspansi ke Filipina Ditolak Lagi

Go-Jek semakin gencar melebarkan sayapnya di wilayah Asia Tenggara menyusul dominasi Grab. Hingga saat ini, Go-Jek telah beroperasi di tiga negara selain Indonesia, yakni Thailand, Vietnam, dan Singapura.

Untuk Filipina, Go-Jek masih tersandung aturan soal persyaratan kepemilikan perusahaan oleh individu atau entitas dari Filipina.