cpu-data.info

- Pemerintah AS kembali memberikan penangguhan hukum kepada Huawei selama 90 hari ke depan, mulai pertengahan November ini hingga 16 Februari mendatang.

Dengan adanya penangguhan hukum tersebut, vendor asal China ini diizinkan berbisnis dengan perusahaan-perusahaan asal AS, seperti membeli komponen buatan AS hingga melakukan pemeliharaan peralatan jaringan di daerah terpencil.

"Perpanjangan Lisensi Umum Sementara memungkinkan para operator seluler untuk terus melayani pelanggan mereka di sejumlah daerah terpencil yang tersebar di AS," kata Sekretaris Perdagangan AS, Wilbur Ross sebagaimana dikutip KompasTekno dari AndroidPolice, Rabu (20/11/2019).

Dengan kata lain, jika hubungan dengan Huawei diputus, maka penduduk yang tinggal di daerah tersebut bakal terbengkalai lantaran tak mendapat dukungan jaringan.

Baca juga: Bos Huawei: Kami Tidak Butuh Amerika untuk Sukses

Pemerintah AS pun mengatakan akan terus memantau Huawei agar vendor pembuat smartphone seri Mate ini menjalankan bisnisnya dengan sehat di AS dan tak membahayakan keamanan nasional.

Tiga kali diperpanjang

Bukan hanya sekali atau dua kali, ini merupakan ketiga kalinya Huawei mendapatkan perpanjangan nafas untuk berbisnis dengan perusahaan-perusahaan asal AS, pasca vendor asal China ini masuk ke daftar hitam AS atau "Entity List" Mei lalu.

Penangguhan hukum pertama sendiri memang diberikan pada Mei silam dan efektif hingga pertengahan Agustus.

Kemudian, ketika sampai di bulan Agustus, Huawei kembali diizinkan berbisnis dengan perusahaan AS hingga pertengahan November ini.

Baca juga: Sejumlah Ponsel Huawei P30 Pro Dianggap Ilegal oleh Google

Diketahui, Huawei sendiri mendapat pemboikotan dari pemerintah AS karena dituduh menjadi ancaman keamanan nasional.

Huawei dituduh memata-matai AS dan memberikan data tersebut ke pemerintah China. Perusahaan yang dipimpin Ren Zhengfei ini pun tentu saja menyangkal tuduhan tersebut berulang kali.

Meski begitu, bantahan Huawei tak menghentikan pemerintah AS untuk menjatuhkan hukuman ke Huawei dengan memasukkannya dalam daftar perusahaan yang dilarang untuk beroperasi dan berhubungan dengan perusahaan asal Negeri Paman Sam.