cpu-data.info

- Twitter dan Facebook punya sikap berbeda soal iklan politik. Jika Facebook masih mau memuat iklan politik dengan sejumlah syarat, berbeda halnya dengan Twitter yang kini melarang penuh keberadaan iklan tersebut dalam platform media sosial besutannya.

Mulai pertengahan November 2019 ini Twitter menyatakan akan berhenti memuat iklan politik secara global. Penghentian ini dimaksudkan untuk mencegah penyebaran informasi palsu dari para pelaku politik di media sosial.

Hal tersebut diutarakan CEO Twitter, Jack Dorsey melalui akun Twitternya. Menurut Dorsey selama ini penyebaran iklan melalui internet memang sangat efektif bagi para pengiklan.

Baca juga: Efektifkah Tagar Membuat Postingan Twitter Viral?

Oleh karena itu hal tersebut membawa risiko yang besar ketika digunakan dalam konteks politik. Menurut Dorsey, iklan politik bisa mempengaruhi pilihan yang kemudian berpengaruh pada kehidupan jutaan orang.

"Kami sangat menyadari kami adalah bagian kecil dari ekosistem periklanan politik yang jauh lebih besar. Beberapa orang mungkin berargumen bahwa tindakan kami hari ini dapat menguntungkan petahana," kata Dorsey.

"Namun, kami telah menyaksikan banyak gerakan sosial mencapai skala besar tanpa iklan politik. Saya percaya ini hanya akan tumbuh. Selain itu, kita membutuhkan peraturan iklan politik yang lebih berpandangan ke depan (sangat sulit untuk dilakukan)," lanjutnya.

Baca juga: Pengguna Aktif Harian Twitter Indonesia Diklaim Terbanyak

Dirangkum KompasTekno dari The Verge, Kamis (31/10/2019), keputusan ini diambil setelah Facebook, Twitter, dan YouTube mendapat teguran dari bakal calon presiden AS dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Biden merasa dirugikan atas iklan-iklan politik yang ditayangkan oleh Facebook. Iklan tersebut dianggap memuat informasi yang salah dan tidak berdasar mengenai hubungan keluarga Biden dengan pemerintah Ukraina.

Iklan politik itu diduga dipasang oleh tim kampanye Donald Trump yang ingin menjatuhkan kredibilitas Biden.